BKKBN Kalsel gencarkan layanan KB sejuta akseptor

Salah satu akseptor memasang alat kontrasepsi KB implan pada program layanan KB serentak sejuta akseptor di Klinik Pratama Gatot Subroto Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (4/5/2024). (ANTARA/Latif Thohir)

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BKKBN Kalsel) bersama pemerintah daerah dan mitra kerja, berkolaborasi memberikan layanan KB serentak sejuta akseptor.

Sekretaris BKKBN Kalimantan Selatan Lasma Uli Lumbantoruan di Banjarmasin, Rabu, mengatakan aksi serentak dan kolaborasi tersebut rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang diperingati setiap 29 Juni.

Baca juga: BKKBN gelar rakornis capaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting

Lasma mengungkapkan layanan KB serentak sejuta akseptor atau PSA dilaksanakan pada 13 kabupaten/kabupaten se-Kalsel dengan target 36.450 akseptor atau naik 16 persen dari jumlah kegiatan PSA pada 2023.

“Pencapaian PSA di Kalsel pada 2021-2023 mencapai lebih dari target yang ditetapkan,” kata Lasma mewakili Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel Nyigit Wudi Amini.

Lasma menerangkan PSA Kalsel mencapai 127 persen atau sebanyak 39.418 akseptor dari target 31.155 akseptor pada 2021, 43.634 akseptor dari target 41.145 akseptor atau 106 persen (2022), dan 149 persen atau 45.747 akseptor dari 30.643 akseptor (2023).

Lebih lanjut, Lasma menuturkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 menunjukkan pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi modern di Kalsel mencapai 71,2 persen atau 102,20 persen dari target yang ditetapkan.

Baca juga: Duta Genre HST 2024 serukan remaja jauhi narkoba dan seks bebas

Lasma menyebutkan pencapaian indikator kesertaan KB modern tidak diikuti dengan peningkatan kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 9,4 persen,

"Jika dilihat dari data tersebut pencapaian KB MKJP di Kalsel masih sangat rendah bila dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai 24 persen," ucap Lasma.

Untuk itu, Lasma menegaskan perlu strategi untuk mencapai indikator tersebut dengan memperkuat pelayanan KB rutin yang dijadikan prioritas penggarapan program KBKR pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di seluruh kecamatan.

Kemudian, mengoptimalkan kerja sama antara OPD KB dan fasyankes serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pre-service di institusi pendidikan profesi bidan atau fakultas kedokteran.

BKKBN Provinsi Kalsel, OPD KB, fasyankes prioritas dan Universitas Profesi Bidan juga menandatangani perjanjian kerja sama.

Baca juga: BKKBN sampaikan hasil pemutakhiran pendataan keluarga berisiko stunting