Banjarbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (DJKN Kalselteng) menyebutkan nilai pokok barang lelang pada triwulan pertama di dua provinsi itu mencapai Rp374,6 miliar sejak Januari hingga pertengahan April 2024.
“Barang lelang pada triwulan pertama ini juga telah menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp12,4 miliar,” kata Kepala Kanwil DJKN Kalselteng Kusumawardhani di Kota Banjarbaru, Selasa.
Baca juga: DJKN Kalselteng jadikan CFD ajang sosialisasikan lelang
Selain PNBP, kinerja barang lelang triwulan pertama di Kalsel dan Kalteng juga menyumbang pajak melalui PPh atas penjualan tanah senilai Rp7,2 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) dari BPHTB sebesar Rp274 juta.
“Lelang merupakan penjualan barang terbuka untuk umum melalui pengumuman, dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun guna mencapai harga tertinggi,” ujarnya.
Kusumawardhani menyebutkan untuk periode 2023, nilai pokok barang lelang di Kalsel dan Kalteng juga berada dalam kondisi positif, yakni mencapai Rp458 miliar sejak Januari-Desember 2023.
Baca juga: Kemenkeu apresiasi satker manfaatkan BMN tanggulangi pandemi
Lebih lanjut, juga menyumbang PNBP senilai Rp10,7 miliar, menyumbang PPh atas penjualan tanah sebesar Rp4 miliar serta menyumbang PAD dari BPHTB sebesar Rp3,4 miliar.
Dia menjelaskan pelaksanaan lelang dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang mana teknisnya telah diatur dalam peraturan lelang, vendu reglement, dan staatsblad 1908:189 yang berlaku sejak 1 April 1908.
“Barang lelang telah banyak berkontribusi untuk ekonomi negara, terlaksana melalui penjualan barang rampasan, sitaan, dan barang milik negara (BMN) membantu penyelesaian non performing loan serta mendukung fungsi intermediasi perbankan melalui pencairan agunan dengan penjualan lelang,” ujar Kusumawardhani.
Baca juga: BPJamsostek Kalselteng dan DJKN monitoring program sosial ketenagakerjaan
