Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau DJPK Kemenkeu RI di Jakarta membahas transfer keuangan daerah.
"Pada pertemuan yang berlangsung, Senin dan saya pimpin, fokus pembahasan realisasi transfer keuangan daerah serta dana bagi hasil (DBH) untuk provinsi kita," ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Muhammad Alpiya Rakhman ketika dikonfirmasi, Selasa.
Baca juga: BK DPRD Kalsel dan DPRD DKI Jakarta bersinergi tingkatkan kapasitas
Alpiya atau wakil rakyat dari Partai Gerindra itu menyampaikan, bahwa koordinasi bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kepastian terkait proses, mekanisme, serta waktu penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“Kami ingin mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme dan kapan waktu transfernya, serta memastikan sisa-sisa keuangan untuk Kalsel bisa segera direalisasikan,” ujarnya usai pertemuan.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) itu menjelaskan, bahwa sebagian transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat sudah terealisasi, sementara sisanya masih menunggu penyaluran pada triwulan terakhir tahun anggaran berjalan.
“Ada sudah sebagian, sisa mungkin tadi per triwulan yang terakhir, yang belum ditransfer ke pemerintah daerah, sisa satu kali lagi mungkin pembayaran di triwulan akhir nanti,” jelas mantan Anggota DPRD "Bumi Bersujud" Tanbu tersebut.
Banggar DPRD Kalsel menilai koordinasi langsung dengan DJPK Kemenkeu penting sebagai langkah konkret dalam memastikan transparansi, kepastian waktu, dan kelancaran alokasi keuangan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik di Banua.
Baca juga: Ketua DPRD Kalsel soroti dugaan BBM oplosan
Koordinasi atau konsultasi dengan DJPK Kemenkeu di Jakarta tersebut saat Banggar DPRD Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah, sebagaimana terjadwal, 2-4 November 2025.
