ATR/BPN-IKANOT UNDIP kembangkan layanan pertanahan elektronik

Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro (IKANOT UNDIP) berkolaborasi terkait transformasi layanan pertanahan digital atau elektronik untuk mempermudah masyarakat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana melalui keterangan tertulis Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Jumat, mengatakan pihaknya telah menggulirkan berbagai layanan elektronik termasuk pendistribusian sertipikat tanah analog menjadi Sertipikat Tanah Elektronik kepada masyarakat sejak 2019.

Baca juga: Menteri AHY percepat penyelesaian target RDTR

Suyus mengatakan transformasi ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar seluruh instansi pemerintahan menjalankan Digital Melayani (Dilan).

Suyus menyebutkan pengembangan program tersebut membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan termasuk notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Kehadiran bapak dan Ibu untuk menyiapkan dan berkontribusi memberikan masukan, saran agar pelayanan pertanahan menjadi lebih mudah dan cepat," kata Suyus.

Suyus menyampaikan itu saat Sosialisasi Sertipikat Tanah Elektronik yang digelar IKANOT UNDIP di Jakarta.

Dukungan dari berbagai pihak, Suyus berharap Kementerian ATR/BPN semakin maju dan masyarakat pun terhindar dari kejahatan mafia pertanahan.

“Kita sama-sama menjaga bagaimana sistem pelayanan pertanahan kita menjadi lebih baik,” tegas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Menteri AHY dampingi Presiden serahkan sertipikat tanah elektronik di Banyuwangi

Pada 2024, Kementerian ATR/BPN menargetkan 104 kantor pertanahan di kabupaten/kota se-Indonesia menjalankan layanan pertanahan secara elektronik dan seluruh kantor pertanahan dapat melaksanakan transformasi digital pada 2025.

“Jadi tidak ada lagi kantor pertanahan memberikan pelayanan secara analog, kita akan konversi semua menjadi layanan elektronik pada 2025," ungkap Suyus.

Suyus memastikan Kementerian ATR/BPN harus melakukan perubahan dan perbaikan menuju sistem digital.

Kementerian ATR/BPN juga telah studi komparasi ke beberapa negara, bahkan Bank Dunia juga sudah memberikan beberapa penguatan terhadap mengembangkan sistem.

Turut hadir pada acara tersebut, antara lain Dekan Fakultas Hukum UNDIP, Retno Saraswati; Ketua IKANOT UNDIP, Otty Hari Chandra Ubayani beserta jajaran, perwakilan Mahkamah Agung dan Bareskrim Polri, serta sejumlah civitas Fakultas Hukum UNDIP.

Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan 655 sertipikat kepada warga terdampak bencana Palu