Martapura (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo meluncurkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) 2024 di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
Peluncuran program pencegahan stunting itu dilakukan Kepala BKKBN RI didampingi Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Ketua TP PKK Banjar Nurgita Tiyas di Mahligai Sultan Adam Martapura, Jumat.
Baca juga: Bupati minta program P2L tingkatkan gizi keluarga cegah stunting
"Kami sangat mengapresiasi yang telah dilakukan Bupati Banjar serta jajaran karena menjadikan semua desa dan kelurahan jadi Kampung KB yang tentu berperan mencegah stunting," ujar Hasto.
Menurut Hasto, Kabupaten Banjar bisa menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Kalsel yang menyiapkan kawasan khusus untuk mencegah kasus stunting.
Hasto mengharapkan keberadaan Kampung KB didukung seluruh masyarakat sehingga target Pemkab Banjar mewujudkan penurunan stunting di bawah angka nasional bisa terwujud sesuai harapan.
"Program ini membuat pekerjaan Pemkab Banjar menjadi lebih ringan karena melibatkan masyarakat pada upaya bersama menurunkan angka stunting demi mewujudkan generasi yang berkualitas," ungkapnya.
Bupati Saidi Mansyur mengatakan Kampung KB akan diawasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.
"Kampung KB diwujudkan dan diharapkan pada masa mendatang tidak ada lagi kasus stunting agar pemerintah pusat maupun daerah bisa lebih fokus merealisasikan program pembangunan," ucapnya.
Saidi menuturkan pemerintah fokus terhadap penanganan masalah dan isu strategis, seperti prevalensi stunting masih tinggi dan angka kelahiran menurut kelompok umur ibu.
"Namun melalui semangat gotong royong dan kerja keras yang sudah dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah berhasil mencapai target sehingga diharapkan ke depan semakin menekan stunting," ujarnya.
Dikatakan Saidi, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya seperti pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merata hingga desa, program Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi.
Kemudian, program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang diharapkan maksimal dalam penanganan kasus stunting apabila terjadi.
"Kita berhasil menurunkan angka stunting dari 40,6 persen tahun 2021 menjadi 26 persen pada tahun 2022. Semoga tahun 2023 bisa mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen," katanya.
Baca juga: Wabup Banjar gandeng berbagai pihak guna percepat penurunan stunting
