Evaluasi yang dilakukan istri Bupati Banjar Saidi Mansyur itu melalui rapat koordinasi terkait intervensi penurunan prevalensi stunting tingkat kabupaten dan kecamatan di sebuah hotel di Banjarbaru, Rabu.
"Sejumlah permasalahan dibahas mulai dari evaluasi kinerja TPPS, pelaporan semester II, isian Konvergensi Aksi Bangda, trend kunjungan posyandu, kejadian stunting, pemanfaatan dana desa serta penyamaan persepsi satu data," ujarnya.
Nurgita meminta, TPPS Kabupaten Banjar sebagai pelaksana utama percepatan penurunan stunting harus melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengatasi kendala yang dihadapi.
Diharapkan, melalui monitoring dan evaluasi itu dicari solusi jika terdapat kekurangan sehingga pelaksanaan percepatan penurunan stunting bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya juga lebih maksimal.
"Langkah percepatan penurunan stunting juga memerlukan dukungan pemerintah desa melalui kebijakan maupun dana program stunting baru pemetaan agar dana tepat sasaran," ucap Wakil Ketua I TPPS Banjar itu.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Banjar Dian Marliana mengatakan, tujuan rakor adalah mengembangkan tugas dan fungsi juga meningkatkan sinergitas TPPS kabupaten dengan kecamatan.
"Trend kejadian stunting setiap bulan di e-PPGBM cenderung tetap bahkan beberapa kali naik sehingga melalui rakor diharapkan ada peningkatan penurunan melalui sinergitas yang melibatkan berbagai pihak," ujarnya.
Dikatakan Dian yang juga Sekretaris TPPS Banjar penyebab stunting adalah pola asuh dan tidak hanya masyarakat kurang mampu (miskin) tetapi juga kepada masyarakat yang mampu atau kaya.
"Maka dari itu, pentingnya edukasi masyarakat agar anak diberi asupan gizi sesuai usianya baik asupan gizi sesuai petunjuk Dinkes 0-6 bulan wajib asi ekslusif, 6-12 bulan ada PMT dan lainnya," kata dia.
Ditambahkan Dian, pihaknya juga memiliki gerakan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) melalui kegiatan dengan menyediakan menu-menu gizi sesuai kategori seperti, calon pengantin ibu hamil dan ibu baduta.
"Kami berharap gerakan Dashat tidak hanya dibantu dana APBN dan APBD tetapi juga dana desa. Setiap desa tersedia menu dapur sehat sehingga masyarakat bisa mengintervensi makanan beresiko stunting," ujarnya.
