Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengritisi penanggulangan banjir di provinsinya yang terjadi belakangan ini, terutama terhadap mereka yang terdampak bencana tersebut.
"Mana yang namanya koordinasi dan mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov), " ucap Supian HK dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kalsel dengan pihak-pihak terkait bencana banjir, di Banjarmasin,. Kamis siang.
Menurut Ketua DPRD Kalael dua periode itu, selain masih kurang koordinasi, SKPD jajaran Pemprovnya kurang cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi banjir, terutama pada mereka yang terdampak bencana tersebut.
"Sudah warga yang terdampak bencana banjir 'teriak' baru turun tangan atau mengunjungi mereka. Padahal ada SKPD yang memiliki peralatan/kelengkapan untuk penanggulangan bencana," ujar politikus senior Partai Golkar itu.
Baca juga: Warga Nagara Kalsel terdampak banjir harapkan bantuan Pemprov
Ia menunjuk contoh terhadap warga masyarakat Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Peminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), yang terdampak banjir.
"Untung saya datang melipur mereka yang terdampak banjir, karena memang daerah pemilihan (dapil) saya," ujar wakil rakyat berusia 68 tahun kelahiran Rantau Bujur, HSU tersebut.
Wakil rakyat asal Dapil Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu mengaku mendatangi/menemui warga Danau Panggang dan Peminggir harus nyewa angkutan air/speedboat.
"Karena dalam situasi banjir tak menggunakan mobil. Jadi mau tak mau harus nyewa speedboat untuk bisa menemui warga terdampak banjir tersebut, sembari membawakan bantuan sekadarnya sebagai tanda kepedulian terhadap sesama," tuturnya saat memimpin RDP.
Ia berharap, ke depan koordinasi penanggulangan bencana banjir lebih meningkat atau lebih baik lagi. "Hal-hal yang tidak baik jangan sampai terulang. Namun semoga tak ada lagi bencana," demikian Supian HK.
Baca juga: Wagub Kalsel salurkan bantuan peduli banjir di Desa Sungai Rangas
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, koordinasi penanggulangan banjir semestinya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota setempat.
"Sesuai tugas dan fungsinya, walau tanpa koordinasi dengan BPBD setempat, relawan Palang Merah Indonesia (PMI) bergerak menolong warga terdampak banjir," ujar Gt Iskandar yang juga Ketua PMI Kalsel.
Pada kesempatan terpisah atau usai RDP DPRD Kalsel tersebut, Bambang, salah seorang Kabid BPBD provinsi setempat menyatakan, selain terus melakukan pemantauan, pihaknya juga terjun ke lapangan memberikan pertolongan terhadap mereka yang terdampak banjir.
Selain SKPD jajaran Pemprov setempat, dalam RDP tersebut juga hadir kepala instansi vertikal terkait perencanaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana banjir seperti Balai Wilayah Sungai Kalimantan III serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalsel.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026