Pemkab HSS gelar entry meeting pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2023

Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar entry meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Entry meeting dilakukan dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten HSS Tahun Anggaran 2023, di Pendopo Bupati HSS.

"Saya berharap pertemuan Entry Meeting ini menjadi titik awal, dalam menjaga agar laporan keuangan tetap wajar tanpa pengecualian," kata Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah, dalam sambutan, di Kandangan, Selasa.

Baca juga: HSS raih nilai tertinggi kepatuhan layanan publik se-Kalsel

Dijelaskan dia, semua pihak agar memfasilitasi dan mendukung kegiatan pemeriksaan secara proaktif, sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam semangat penyempurnaan, Hermansyah menyoroti pentingnya peningkatan kualitas berbagai laporan, sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

Ia juga memohon bimbingan dan arahan dari tim BPK RI Perwakilan Kalsel, jika ada kelemahan dan kekurangan selama pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, juga ditekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah sebagai objek pemeriksaan, dengan BPK yang menjalankan tugasnya.

"Apabila ada permintaan data dukung atau laporan yang dibutuhkan BPK, diharapkan dapat segera kita dipenuhi," ungkapnya.

Menurut Hermansyah, ini bertujuan dalam menciptakan kerjasama yang efektif dalam upaya penyempurnaan, dan memastikan kualitas pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Baca juga: Plh Bupati HSS: Membina para mualaf jadi tanggung jawab bersama

Dan langkah dan kegiatan ini bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen dan sinergi antara Pemkab HSS dan BPK RI Perwakilan Kalsel dalam mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik.

Sebelumnya, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Kalsel Nur Hartanti, menjelaskan bahwa tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan interim, sebagai bagian dari pemeriksaan terinci LKPD.

"Pemeriksaan ini bertujuan memantau tindak lanjut, atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya," ujarnya.