Kasus korupsi RS Kelua Tabalong seret pejabat eselon II

Tanjung (ANTARA) - Kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit Kelua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menyeret pejabat eselon II berinisial TH di Dinas Kesehatan setempat bersama pihak konsultan pelaksana hingga vendor.

Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Aditya Aelman Ali mengatakan TH selain berperan sebagai Penguasa Anggaran juga  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan RS Kelua dari dana APBD 2020.

Baca juga: Kejari Tabalong musnahkan barang bukti sitaan kejahatan

"Empat tersangka sudah kami tahan termasuk satu ASN (TH) di Dinas Kesehatan dan tidak menutup  kemungkinan adanya tersangka baru," jelas Aditya saat gelar press rilis di Tabalong, Senin.

Dia mengatakan, selain TH, tiga tersangka lainnya IW, DY dan YS telah dikirim tim penyidik pidana khusus Kejari Tabalong ke Rumah Tahanan Klas IIB Tanjung pada 7 Desember 2023.

Kasi Pidsus Kejari Tabalong Andi Hamzah Kusuma Atmaja menambahkan pengungkapan kasus dugaan korupsi  ini berawal adanya laporan pengaduan masyarakat.

“Penyelidikan awal ditemukan beberapa bukti permulaan yang cukup dan dugaan perbuatan melanggar hukum,” jelas Andi.

Baca juga: Kejaksaan Negeri Tabalong selamatkan uang negara Rp13 miliar

Dugaan dari aduan masyarakat adanya penurunan kualitas bangunan dan kelebihan bayar yang mencapai Rp50 juta lebih. 

"Setelah dilakukan audit oleh BPKP memang ditemukan kelebihan bayar atas pengurangan kualitas sekitar Rp50 juta," tambahnya.

Selanjutnya  empat  tersangka disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Petani Tabalong kembangkan bawang merah varietas Maserati