Banjarmasin (ANTARA) - Pakar keamanan siber Ahmad Faizun mendorong pemerintah Indonesia memperkuat keamanan siber dengan membuat internet mandiri untuk mencegah permasalahan terkait jaringan siber.
Faizun melalui keterangan tertulis di Banjarmasin, Kamis, mengatakan Indonesia bisa mengambil contoh Rusia atau China yang mampu mendirikan kemandirian internet guna mengantisipasi serangan jaringan siber.
Baca juga: Peretas klaim bobol jutaan data warga Indonesia dari server KPU
“Pemerintah sepatutnya mulai merancang dan menerapkan protokol internet independen yang berlaku untuk bisnis dan pejabat pemerintah di Indonesia untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet,” ujar Faizun.
Faizun menyebutkan pemerintah bisa memulai dari awal atau memodifikasi dan meningkatkan protokol independen aman yang tersedia, seperti TLS, IPsec, SSH, PGP, TOR.
Protokol independen yang aman ditekankan Faizun sangat penting untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet.
Ia menyampaikan internet mandiri juga berguna bagi industri keuangan melalui dukungan teknologi biometrik yang saat ini banyak digunakan di Indonesia.
“Pemerintah dapat mengadopsi kerangka Zero Trust dalam transaksi online,” tutur Faizun.
Baca juga: SMSI Kalsel segera bergerak membantu verifikasi media daringDiungkapkan Faizun, transaksi daring menggunakan e-KTP yang terhubung dengan Dukcapil atau badan lain, aktifitas dilakukan menggunakan internet dapat terverifikasi, sehingga kegiatan yang menggunakan internet pun dapat diketahui dengan pembatasan kegiatan berdasarkan kebutuhan.
Teknologi yang disebut “eKYC” ini, kata Faizun dapat dibeli industri keuangan dan selanjutnya dikombinasikan dengan teknologi internet independen aman yang dikembangkan oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia.
Cara itu diyakini Faizun akan meningkatkan kepercayaan transaksi perbankan online, sekaligus melindungi industri paling menguntungkan dari serangan praktisi ransomware, seperti bank nasional.
Bukan hanya industri keuangan, kedepannya tukas Faizun, lembaga-lembaga militer dan pemerintah harus mampu melindungi diri dari serangan asing dan warga negaranya.
“Dari sudut pandang kami, melindungi gerbang pemerintah Indonesia akan lebih murah dibandingkan melindungi jutaan aset internet Indonesia yang memiliki akses rentan terhadap internet global,” ucap Faizun.
Baca juga: 40 WNA sindikat kejahatan siber bakal diadili di Indonesia.
Faizun menyatakan perlindungan internet yang kuat dapat menyelamatkan banyak bisnis dan individu di Indonesia dari berbagai siber terutama serangan data pribadi dan transaksi data bisnis.
Pemerintah Indonesia, ujar Faizun dapat mempelajari sistem pengamanan siber negara maju, seperti China dan Rusia dalam melindungi kepentingan penduduk menyangkut data dan bisnis di negaranya.
China diketahui memiliki kemandirian internet yang dikenal dengan nama China Internet Great Firewall dengan sistem melindungi infrastruktur internet dari akses asing dan menyensor seluruh lalu lintas masuk maupun keluar penggunaan internet serta membatasi lalu lintas yang tidak disetujui dari warganya.
Hingga saat ini China Internet Great Firewall telah menyensor situs Web, semua media sosial, dan publikasi internet untuk memastikan semua konten tidak melanggar kebijakan pemerintah.
Sementara sebagai salah satu Internet nasional terbesar dan teraktif di dunia, dengan lebih dari 120 juta pengguna, internet Rusia yang dikenal sebagai Runet bukan hanya menjadi kumpulan situs web dan mesin pencari, tapi juga menjadi sensor pemerintah tingkat tinggi.
Baca juga: Indonesia urutan 27 dalam kejahatan siber di dunia
“Runet terhubung ke Internet global melalui jaringan penyedia tulang punggung dan perjanjian peering. Koneksi ini memungkinkan pengguna Internet Rusia mengakses situs web dan layanan yang dihosting di seluruh dunia,” ungkap Faizun.
Penyedia layanan Internet (ISP) utama Rusia termasuk Rostelecom, MegaFon, dan MTS, yang menyediakan konektivitas ke jutaan rumah tangga dan bisnis.
Pemerintah Rusia ungkapnya, secara aktif mengatur dan menyensor konten online. Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa (Roskomnadzor) bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan, meliputi pemblokiran web berbahaya, mewajibkan penyedia layanan internet menyimpan data pengguna dan dapat diakses lembaga penegak hukum.
Roskomnadzor juga menerapkan inspeksi paket mendalam (DPI) untuk memantau dan memfilter lalu lintas internet, serta mewajibkan penghapusan “disinformasi” dan “berita palsu”.
Baca juga: Pemkab Kotabaru gandeng BSSN terkait sertifikat elektronik
Agar Indonesia dapat membangun arsitektur serupa dengan arsitektur Runet, sejumlah elemen penting wajib terpenuhi, seperti koneksi data berkecepatan tinggi yang menghubungkan kota-kota besar dan wilayah, keberadaan ISP (perusahaan yang menyediakan akses internet kepada pengguna individu dan bisnis), penyedia konten, dan pengguna.
Pemerintah Indonesia tegas Faizun harus mengambil kendali penuh terhadap elemen strategis, seperti kontrol pemerintah yang dapat direpresentasikan dalam diagram sebagai filter atau firewall.
Faizun menambahkan pemerintah juga dapat menyensor sejumlah konten di lalu lintas internet Indonesia. Sensor ini dapat direpresentasikan dalam diagram sebagai blok atau pengalihan.
Elemen lain tak kalah penting yaitu keamanan karena internet di Indonesia merupakan target para peretas dan penjahat dunia maya.
Baca juga: HSU - BSSN sepakati kerja sama pemanfaatan tanda tangan elektronik
Arsitektur Internet Independen Indonesia diakui Faizun akan menjadi sesuatu yang rumit untuk digambarkan dan diimplementasikan namun akan memberi dampak sangat besar bagi bisnis dan individu di Indonesia.
Sandiman Madya, Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nur Achmadi Salmawan pernah mengungkap sebanyak 361 juta serangan siber terjadi di Indonesia sepanjang 2023.
Data National Security Operations Center atau NSOC di BSSN menunjukkan tiga teratas jenis anomali traffic, yakni malware activity sebesar 42,79 persen, trojan activity (35,40 persen) dan information leak (9,35 persen) yang menyerang siber pada sektor keuangan didominasi malware dan trojan activity.
Sementara itu, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, mengatakan sebanyak 207 dugaan insiden kebocoran data terdeteksi di Indonesia sepanjang 2023 yang didominasi sasaran terhadap administrasi pemerintahan sebesar 55 persen.
Baca juga: BSSN dorong pengembangan pusat data
