KPU Kalsel simpan anggaran Pilkada di BTN

Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa bersama Branch Manager BTN Kantor Cabang Banjarmasin Subiaktono saat penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penyediaan jasa dan penggunaan jasa layanan perbankan dalam pelaksanaan pengelolaan penampungan dana hibah di Banjarmasin pada beberapa waktu lalu. ANTARA/Firman

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (KPU Kalsel) menunjuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menjadi bank penampung dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalsel 2024 yang didapat melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Terpilihnya BTN setelah melalui seleksi yang diikuti tujuh bank untuk memaparkan penawarannya ke KPU Kalsel," kata Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa di Banjarmasin, Minggu.

Baca juga: Pemda di Kalsel diharapkan punya persepsi sama soal anggaran Pilkada

Diakui Tenri, ada sejumlah kriteria yang tetapkan KPU RI soal pemilihan bank untuk penampung dana pilkada.

Antara lain mampu memastikan keamanan dana yang disimpan, penyebarannya di seluruh kabupaten serta tidak berafiliasi dengan partai politik atau bukan penyandang dana parpol alias harus netral.

Kemudian keuntungan yang diberikan terkait dana yang mengendap ada bunga yang didapatkan KPU.

Tenri mengakui penawaran keuntungan yang diberikan BTN tidaklah paling besar di antara bank lainnya, namun lebih rasional sehingga bisa diterima.

Baca juga: Badan Kesbangpol Kalsel bahas kesiapan anggaran Pilkada 2024

Hasil pemaparan BTN, ungkap dia, KPU akan menerima benefit Rp1.005.000.000 yang nantinya dikonversi menjadi barang untuk keperluan pilkada.

Nilai tersebut didapat dari total penyimpanan dana pilkada oleh KPU Kalsel sekitar Rp131 miliar.

"Salah satu yang sudah disepakati nanti kami belikan mobil pikap karena selama ini KPU menyewa cukup menguras anggaran, kemudian sejumlah peralatan mebeler," ujar Tenri.

Diketahui, Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilkada Kalsel) 2024, KPU Kalsel mendapatkan besaran dana hibah dari pemda sekitar Rp131 miliar melalui dua tahap pencairan, yaitu tahap pertama 2023 pada APBD Perubahan sebesar Rp52,6 miliar (40 persen) dan tahap kedua senilai Rp79 miliar (60 persen) melalui APBD murni 2024.

Baca juga: Komisi I DPRD Kalsel pantau kepastian anggaran Pilkada 2024