Tanah Bumbu targetkan pendapatan PBB Rp8,5 Miliar

Batulicin (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, menargetkan pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp8,5 miliar pada tahun anggaran 2023.

Kepala Bapenda Kabupaten Tanah Bumbu Eryanto Rais di Batulicin Senin mengatakan, capaian realisasi PBB sejak Januari hingga Agustus 2023 sebesar Rp2,784 miliar lebih.

Baca juga: Tanah Bumbu bebaskan denda PBB

"Untuk mengejar target tersebut Bapenda memberikan program bulan bebas denda pajak atau pembebasan denda PBB pada tunggakan periode 2006-2022," katanya.

Dia mengatakan, bagi masyarakat yang mempunyai tunggakan PBB mulai tahun itu, akan dibebaskan denda pajaknya. Dan program bulan bebas denda pajak berlaku pada periode pembayaran 10 Agustus hingga 30 September 2023.

Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki tunggakan PBB ini berati hanya membayarkan pajak tahunan saja.

Program bulan bebas denda PBB kali ini mengambil momen dalam memeriahkan HUT ke 78 RI. Selain itu Program ini juga sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD ) dari sektor PBB.

"Kami mengharapkan agar masyarakat Tanah Bumbu memiliki kesadaran agar tertib dalam membayar PBB. dan bagi yang memiliki tunggakan agar dapat memanfaatkan program ini," pinta Eryanto.

Dia menambahkan, terkait cara pembayaran PBB ini prosedurnya seperti biasa,  dapat melalui online  Bank Kalsel.

Baca juga: Pemkab HST gencarkan pungutan PBB-P2 agar warga sadar pajak

"Caranya tinggal memasukkan NOP atau nomor objek pajak PBB. Kemudian pilih wilayah Kabupaten Tanah Bumbu,tahun pembayaran kemudian lakukan pembayaran sesuai tagihan tertera di mobile Bank Kalsel tersebut," jelasnya.

Bisa juga melakukan pembayaran melalui Gopey atau Tokopedia ,shope Link aja , Alfamart atau Indomaret.

Kalau mau datang langsung bisa jumpai loket bank Kalsel yang ada di Tanah Bumbu dengan membawa blanko PBB. Jika lupa membawa blanko nya maka bisa datang ke Bank Kalsel dengan menyebutkan NOP PBB nya.

“Kami berharap semoga dengan adanya penghapusan denda pajak ini dapat memanfaatkan kesempatan ini. Semoga peran aktif masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak PBB dapat membantu program pembangunan secara berkelanjutan," pintanya.