DPRD HSS sampaikan rekomendasi LKPJ

Kandangan (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD HSS atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati HSS 2022.

Anggota DPRD HSS M. Lutfiajadi mengatakan DPRD mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam memperkuat keuangan daerah secara umum naik dengan meningkatnya realisasi pendapatan sebesar 13,98 persen.

"Kemudian kami merekomendasikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) jangan terlalu mengandalkan pendapatan transfer," kata Lutfi, saat membacakan rekomendasi DPRD HSS di Kandangan, Senin (17/4).

Dalam keterangan tertulis diterima, Kamis (20/4/2023), Lutfhi mengemukakan, pemda diharapkan dapat memetakan masalah-masalah dan bisa menyusun strategi untuk ke depannya, sekaligus menjelaskan penyebab dan permasalahan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: DPRD HSS apresiasi prestasi Pemkab dan sinergitas

Terkait inovasi dan penghargaan daerah, DPRD mendukung agar indeks inovasi daerah semakin meningkat dengan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan ekosistem inovasi.

Berkenaan beberapa prestasi dan penghargaan atas kinerja yang telah dicapai tahun 2022, baik tingkat provinsi sampai tingkat nasional, pihaknya mengucapkan selamat dan agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan prestasi di tahun mendatang untuk kemajuan Kabupaten HSS.

“Sekaligus kami berharap agar penghargaan yang diterima berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan, kelestarian ekosistem alam dan lingkungan di Kabupaten HSS,” ucap Lutfi.

Bupati HSS, H. Achmad Fikry, menanggapi rekomendasi dengan mengawalinya dengan ucapan terima kasih atas rekomendasi yang disampaikan, dan menyampaikan bahwa dari beberapa catatan yang disampaikan ada beberapa target yang harus dipacu.

Baca juga: DPRD ingin perpustakaan HSS jadi tolok ukur layanan regional Kalimantan

Pihaknya menyusun target lima tahun yang lalu, pada situasi dan kondisi normal. Perkembangan ekonomi target  enam persen dihitung tahun 2018, sementara pada masa pandemi COVID-19 turun, sekarang di angka persen lebih dan ini tidak bisa dihindari karena pengaruh ekonomi global.

Terkait PAD, Fikry menjelaskan bahwa nanti pihaknya akan mempelajari titik mana yang harus didorong, agar tidak tergantung terlalu besar dengan transfer, tapi dengan catatan pajak retribusi juga tidak memberatkan masyarakat.

“Rekomendasi akan kita bedah bersama dengan OPD, dan bagian mana yang harus kita tingkatkan lagi. Akan kita sampaikan lagi dengan dewan, ini langkah yang akan kita lakukan ke depan,” pungkas Fikry.