Kurangi risiko di Jembatan Rumpiang, Pemkab Batola perlu layanan pandu dan tunda

Marabahan (ANTARA) - Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Kalimantan Selatan Agustinus Maun menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) perlu menyediakan layanan pandu dan layanan tunda di bawah Jembatan Rumpiang Marabahan untuk menjaga risiko lalu lintas di sungai tersebut.

"Jembatan Rumpiang sebagai objek sangat vital, sehingga harus dijaga sebaik-baiknya dari risiko lalu lintas perairan di bawahnya," ujar Agustinus Maun saat Rapat Koordinasi pelayanan alur Sungai Barito bersama Penjabat Bupati Batola Mujiyat dan Direktur Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PT PBKM) Anggan berdasarkan keterangan tertulis di Banjarmasin, Kamis.

Baca juga: Perbaikan fender jembatan rumpiang batola kalsel diharapkan selesai tepat waktu

Terlebih, Agustinus menuturkan pihaknya menerima informasi sering terjadi tongkang tabrak tiang pengaman Jembatan Rumpiang atau pander.

Layanan pandu dan layanan tunda tersebut, menurut Agustinus, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 24 KM Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemanduan.

Selain itu, Agustinus mengatakan dasar pihaknya melakukan pengamanan tersebut karena melihat lalu lintas dan risiko pelayaran di bawah Jembatan Rumpiang cukup tinggi.

"Kami KSOP Kelas I Banjarmasin diberikan amanah oleh negara untuk mengamankan lalu lintas perairan sungai Barito," ujar Agustinus. 

Baca juga: DPRD Kalsel cek perbaikan fender jembatan rumpiang batola kalsel

Di sisi lain, papar dia, pemberlakuan layanan tunda di bawah Jembatan Rumpiang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkab Batola.