Banjarmasin (ANTARA) -
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan DR Diauddin menyatakan, pentingnya gerakan cepat menangani stunting, karena bukan cuma masalah tinggi badan anak, tapi menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan.
"Semakin tinggi angka stunting, semakin sulit bersaing kualitas SDM ke depannya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia," katanya di Banjarbaru, Selasa.
Oleh karena itu, dia bersyukur kasus stunting di Kalsel terus mengalami penurunan, yakni, dari 30 persen menjadi 24,6 persen hingga memasuki tahun 2023.
Data tahun 2022, angka balita stunting di Kalsel sebanyak 21.279 balita dari jumlah sasaran balita yang diukur sebanyak 215.230 balita.
Harapannya, Kalsel bisa menyukseskan target nasional 14 persen di tahun 2024.
Ditambahkan, saat ini kasus stunting Kalsel masih posisi 20 se Indonesia.
Adapun daerah dengan kasus tertinggi kasus stunting di Kalsel, yakni, di Kabupaten Batola, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Sedangkan kasus stunting terendah ada di Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tabalong.
"Bahkan di Kabupaten Tapin saat ini 14,5 persen, atau sudah mendekati target nasional," ungkap Diauddin.
Selain sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, ucap Diauddin, diharapkan adanya peran masyarakat dan swasta untuk membantu melalui program CSR perusahaan.
"Program kerja sama dengan swasta sangat bagus dalam penekanan stunting di Kalsel," ujarnya.
Selain program CSR, ungkap Diauddin, Kalsel juga telah meluncurkan program bapa asuh anak stunting yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Menurutnya, dengan program bapak asuh stunting ini, kepala daerah wajib menjadi bapak asuh anak stunting.
"Jadi program ini langsung turun melalui pejabat yang telah ditunjuk menjadi perpanjangan tangan bapak asuh anak stunting ke desa. Di mana program ini memberikan bantuan makanan bergizi bagi anak stunting di Kalsel," demikian kata Diauddin.
