Kriminal dan Politik Kalsel kemaren

Amuntai (ANTARA) - Sejumlah peristiwa kriminalitas, hukum dan politik yang terjadi di Kalimantan Selatan pada Rabu (22/2) mulai dari 286 orang yang mendaftar seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2023 hingga 2028, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) yang memperketat pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas),penangkapan empat warga  karena menyimpan Narkotika jenis sabu di Tabalong, hingga tanggapan Eksekutif atas Pemandangan Umum fraksi DPRD untuk raperda pemberian insentif atau kemudahan kepada masyarakat dan investor.

Berikut berita kriminal, hukum dan politik terpilih yang patut di baca untuk pagi ini,

1. Sebanyak 286 orang tercatat mengisi akun di portal Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) untuk proses pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2023 hingga 2028.
Selengkapnya baca di sini

2.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) memperketat pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas).
Selengkapnya baca di sini

3.Sebanyak 20 perempuan ikut bersaing mengikuti seleksi calon nakhoda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2023 hingga 2028 dari total 88 orang yang menyerahkan berkas ke sekretariat tim seleksi (Timsel) pada hari terakhir pendaftaran.
Selengkapnya baca di sini

4. Polda Kalimantan Selatan berhasil memborong 
delapan penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk Polres kategori pelayanan prima tahun 2022.
Selengkapnya baca di sini

5. Empat warga Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong RM (26), PT (29), HM (29) dan MF (29)  ditangkap anggota Satreskrim Polres setempat karena menyimpan sabu.
Selengkapnya baca di sini


6. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Harry Wijaya yang juga menjadi ketua badan anggaran dewan setempat menyatakan, belum menyetujui penyertaan modal kepada PT Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) sebesar Rp98 miliar.
Selengkapnya baca di sini


7. Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Syamsuri Arsyad menyampaikan tanggapan Eksekutif atas Pemandangan Umum fraksi DPRD untuk raperda pemberian insentif atau kemudahan kepada masyarakat dan investor.
Selengkapnya baca di sini


8. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, H Harry Wijaya mengetok keputusan bahwa kegiatan reses dewan atau acara menampung aspirasi masyarakat pada tahun 2023 dilakukan per anggota dewan.
Selengkapnya baca di sini


9.Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan "memanjakan" Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lanjut usia dengan rutin minum susu dua kali seminggu.
Selengkapnya baca di sini