Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan Bardiansyah mengatakan pengalaman membangun Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) di Jawa Timur bisa menjadi acuan membangun Jembatan Selat Pulau Laut di Kotabaru.
"Kita berharap apa yang menjadi permasalahan dalam pembangunan Jembatan Suramadu jangan sampai terjadi dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Luat-tempat ibukota Kabupaten Kotabaru," katanya di Banjarmasin, Kamis.
Begitu pula hal-hal yang menjadi perhatian dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura tersebut akan menjadi masukkan atau pertimbangan dalam membangun jembatan panjang di wilayah timur Kalsel itu.
Sebagai contoh perhitungan kecepatan angin guna keamanan kendaraan bermotor saat melintas di atas jembatan serta faktor-faktor keselamatan pelayaran bagi kapal yang akan melalui alur bawah jembatan tersebut.
"Pada prinsipnya pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut Kotabaru itu harus jalan, dengan permasalahan seminimal mungkin, dan jika dapat masalahnya nol (0)," tutur anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar tersebut.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Riswandi menambahkan pembangunan Jembatan Kotabaru dengan rencana bentang sekitar enam kilometer itu mendapat tanggapan positif dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Pemerintah pusat melalui Komisi Jembatan Panjang meminta hasil penelitian atas kelayakan pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut," kata anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera itu.
"Kalau Komisi Jembatan Panjang sudah menerima hasil penelitian rencana pembangunan Jembatan Kotabaru itu, maka pemerintah pusat akan segera menindaklanjuti, seperti bantuan dana untuk pembiayaan pembangunan prasarana perhubungan tersebut," tuturnya.
Rencana pembiayaan pembangunan Jembatan Kotabaru itu mencapai Rp3 triliun lebih. Pemprov Kalsel membiayai Rp500 miliar, kemudian pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru masing-masing Rp250 miliar, sisanya dari pemerintah pusat, kata Riswandi.
