Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin komitmen mewujudkan zona bebas korupsi dan nepotisme di lingkungan birokrasi pemerintah kota demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Komitmen berupaya kami wujudkan melalui penetapan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang terus digaungkan di setiap layanan publik," ujarnya di Banjarbaru, Ahad.
Disebutkan, salah satu contoh guna mewujudkan bebas korupsi dan bebas nepotisme yakni pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru yang menjalani evaluasi zona integritas tahun 2022.
Menurut dia, evaluasi dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Instansi Pemerintah berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di aula Dinas Kominfo, Rabu (5/10).
"Penilaian TPI dilakukan melalui video conference terkait predikat zona integritas menuju WBK dan WBBM yang merupakan gerbang awal mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani," ucap dia.
Dikatakan wali kota yang mengikuti evaluasi virtual itu, pembangunan zona integritas terutama di satuan kerja tentu sangat diharapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih, profesional dan bermartabat.
"Penilaian terhadap Disdukcapil Kota Banjarbaru ini sudah menjadi yang ketiga kalinya dan kami juga sudah menyamping banyak inovasi yang telah dilakukan sejak tahun 2019 sampai 2022," ungkapnya.
Diharapkan, hasil penilaian tim TPI terhadap Disdukcapil seusai harapan sehingga bisa mewujudkan satuan kerja yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru Sri Fatma Karmalita mengatakan hal-hal berkaitan mendapatkan indikator predikat WBK dan WBBM tahap demi tahap akan dipenuhi.
"Kekurangan yang masih ada dan saran-saran dari tim penilai menjadi catatan untuk diperbaiki. Intinya kami siap menjadi salah satu satuan kerja yang menjadi zona WBK dan WBBM," katanya.
