Kandangan (ANTARA) - Ketua Komite Nasinal Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Muhammad Rezki menyampaikan di kondisi masyarakat saat ini, akan lebih bijak apabila pemerintah pusat dapat mengkaji ulang rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia mengatakan, belum perlu bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena dilihat dari perekonomian Indonesia yang masih belum terlalu baik, apalagi akan memicu inflasi karena biasanya diikuti kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.
Baca juga: Wabup HSS launching pemuda pelopor peduli stunting
"Hal ini mungkin kita bisa lihat agar sejalan dengan pernyataan presiden beberapa waktu lalu, bahwa masih mampu menahan subsidi sampai akhir tahun 2022," katanya, dalam keterangan, di Kandangan, Minggu (28/8).
Dijelaskan dia, peninjauan ulang ini perlu dilakukan karena sekitar bulan April lalu BBM jenis lainnya harganya sudah naik, disamping Tarif Dasar Listrik (TDL) telah ikut naik, tentunya akan berdampak sekali terhadap perekonomian masyarakat.
Dampak tersebut akan dirasakan masyarakat dari kelas bawah hingga menengah, BBM bersubsidi diharapkan akan tetap bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, bila diiringi dengan pengawasan dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran penyaluran.
Baca juga: Wabup HSS tutup Sekolah Kepempinan DPD KNPI
Belum dinaikkan saja, beberapa waktu lalu terpantau di beberapa SPBU mengalami kekosongan karena alasan belum ada kiriman pertamina, khususnya jenis Perlite. Warga rela mengantri mendapatkannya, sementara lainnya mesti bayar mahal karena beli di pengecer.
"Rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar juga telah membuat "Panic Buying", banyak warga kita khawatir tidak mendapatkan BBM apalagi mereka masyarakat kecil yang bergantung pada penggunaan BBM bersubsidi," katanya.
