Komisi II DPRD Kalsel studi komparasi harga pangan Jatim

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai Imam Suprastowo melakukan studi komparasi perkembangan/fluktuasi harga pangan di Jawa Timur (Jatim).

"Kita perlu mengetahui secara riil fluktuasi harga pangan di Jatim yang juga sebagai penyangga ketahanan pangan nasional," ujar Sekretaris Komisi II HM Iqbal Yudiannor, SE sebelum bertolak ke Surabaya, Kamis (26/5/22).

Oleh karenanya dalam kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah yang dijadwalkan 26-28 Mei 2022, Komisi II mengunjungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Jatim.

"Dalam pertemuan dengan Disperindag Jatim itu, kita menggali informasi serta tukar pikiran dan pengalaman terkait fluktuasi harga," ujar wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Selain itu, membicarakan standar harga pangan yang berlaku di "Bumi Brawijaya" Jatim yang juga sebagai sentra pertanian serta pemasok pangan pada beberapa daerah lain di Indonesia.

"Mengetahui tentang fluktuasi harga dan harga dasar pangan di Bumi Brawijaya Jatim itu bagi kita juga penting dalam konteks pengendalian harga," lanjut laki-laki kelahiran Kotabaru, Kalsel, tahun 1976 tersebut.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut menjelaskan, pentingnya pengendalian atau standar harga pangan itu agar produsen/petani dan masyarakat sebagai konsumen sama-sama tidak menjerit.

"Apalagi nanti dikaitkan Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru dan menjadi penyangga ketahanan pangan IKN tersebut," demikian Iqbal Yudiannor.

Sebagai catatan, sejak 2010 Kalsel juga masuk penyangga ketahanan nasional atau ketika Gubernur H Rudy Ariffin, karena provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebut mengalami surplus beras setiap tahun.

Baca juga: DPRD Kalsel konsultasi masalah pengawasan sumber energi dengan Kementerian ESDM
Baca juga: DPRD Banjarmasin soroti maraknya menara BTS tanpa potensi PAD
Baca juga: Komisi II DPRD Kalsel diminta segera selesaikan permasalahan pekebun kelapa sawit