Kesbangpol Banjar Sosialisasikan TP4

Martapura, (Antaranews Kalsel) -  Penjabat Bupati Banjar yang di wakili Staf Ahli Bupati Banjar Bidang ESDM Made Teruna membuka secara resmi Sosialisasi TP-4 (Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan) Kabupaten Banjar Tahun 2015, yang dilaksanakan oleh Kantor  Kesbangpol Banjar di Aula Barakat, Martapura, Rabu (23/12).

 
"Kita bersama-sama menginginkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, tentu juga masyarakat ingin agar sistem pemerintahan yang ada saat ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif," kata Made Taruna.

Dia menambahkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau “good governance” merupakan impian sekaligus harapan semua masyarakat, tidak terkecuali juga bagi masyarakat Kabupaten Banjar.

Dijelaskan sosialisasi ini diikuti oleh para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, Anggota DPRD Banjar, dan para anggota partai politik dengan Narasumber Kajari Martapura Slamet Siswanta, Prof Dr M Hadin Muhjad dari Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, serta dari BPKP Perwakilan Kalsel Purwa Nirwayanto.

“Acara ini bukan hanya untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banjar agar bisa berjalan bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum. Tetapi juga sebagai sarana strategis untuk menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, bersama pihak kejaksaan TNI dan Polri dalam rangka menegakan peraturan dan perundang-undangan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah, “ ucap Made.

Pria yang pernah menjabat sebagi Kabag Tapem ini menambahkan, penguatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sudah menjadi salah satu isu yang sangat penting sejak reformasi 15 tahun yang lalu dan merupakan salah satu prioritas dan dapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Banjar.

Sementara itu, Kajari Martapura Slamet Siswanta yang menjadi salah satu Narasumber mengungkapkan, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sering kali disalah pahami bahkan disalahgunakan, padahal tata kelola pemerintahan yang baik tidak sebatas pada lembaga pemerintahan semata, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga masyarakat sipil.
 
“Good Government, esensinya adalah pemerintahan yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat serta menjamin terlaksananya supremasi hukum, politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan didasarkan pada konsensus masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik,” tutur Slamet.
 
Menurutnya dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di intansi pemerintah, maka Kejaksaan RI memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintah terkait hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional./e