Kandangan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Muhammad Noor, mewakili Bupati HSS, menandatangani komitmen replikasi inovasi pelayanan publik JIPP Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), komitmen ini ditandatangani dalam acara Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru, di halaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PMPTSP) Loktabat, Banjarbaru.
Ia mengatakan, rasa kagumnya terhadap Kota Banjarbaru yang sudah melaksanakan pembangunan MPP, dari melihat MPP Kota Banjarbaru pihaknya bisa belajar bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk membangun sebuah MPP, di mana dilihat tadi sangat membantu masyarakat dalam keperluan di berbagai hal.
"Untuk kita di Kabupaten HSS sudah siap untuk segera mengikuti jejak Banjarbaru. Alhamdulillah, bagi masyarakat HSS, kita juga sudah membangun MPP ini yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Bahkan kita akan berusaha untuk membuat yang lebih baik lagi, karena kita bisa melihat dan mempelajari apa saja kekurangan yang ada," katanya, Selas (7/12).
Baca juga: Bupati HSS buka pelatihan service excellence front office MPP
Dijelaskan dia, MPP HSS akan berlokasi dengan memanfaatkan gedung lantai atas Pasar Kandangan, yang nantinya akan disulap menjadi MPP yang akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai kepengurusan administrasi dalam pelayanan publik yang akan diberikan.
Untuk HSS sudah ada komitmen 16 instansi pelayanan yang bersedia ikut terlibat, seperti Dukcapil dengan pembuatan KTP, akta kelahiran, kematian dan lainnya, juga pihak Kepolisian dengan segala layanannya seperti pembuatan SIM, SKCK, dan lainnya.
"Ada pula Pengadilan Agama (PA) dengan pelayanan akta cerai, akta nikah dan lain-lain. Pendeknya apapun bentuk administrasi yang diperlukan masyarakat untuk mengurusnya akan diusahakan semua ada di MPP, sehingga masyarakat HSS tidak perlu kesana-kemari, cukup di satu tempat saja yakni di MPP," katanya.
Baca juga: HSS tandatangan kesiapan bangun Mall Pelayanan Publik
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Dyah Natalisa, mengatakan Presiden RI, Joko Widodo mengharapkan di tahun 2022 yang akan datang pembangunan akan difokuskan pada enam hal, yang diantaranya adalah sektor kesehatan, khususnya penanganan COVID-19, perlindungan sosial, infrastuktur, dan reformasi birokrasi.
Ditambah kemungkinan guncangan ekokomi dunia, maka tidak bisa sepenuhnya berharap pada APBN. Untuk itulah perlunya memperbanyak pertumbuhan investasi di tahun 2022, dan ini harus dimulai dengan mutu pelayanan publik yang baik, sehingga dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan yang diberikan orang akan merasa terjamin dalam berinvestasi.
