Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry mendampingi anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, beserta tim melaksanakan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten HSS, Kalimantan Selatan.
"Letak MPP HSS ini sangat strategis, di pasar yang merupakan pusat perekonomian masyarakat, kita berharap MPP HSS ini nantinya bisa menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lain yang belum mempunyai MPP," Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan mengutip pers release Diskominfo HSS, Kandangan, Jum'at.
Menurut Yeka, hal ini karena untuk mempunyai sebuah MPP tidak musti membangun bangunan baru, melainkan hanya dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, maka pelayanan publik bisa menjadi lebih baik lagi.
Baca juga: Pemkab HSS jadi proyek percontohan MPP Digital tingkat nasional
Layanan publik yang berada di MPP HSS terbilang cukup lengkap jika dibandingkan di tempat lain, dari sisi kelengkapan jenis layanan publiknya dan MPP HSS ini adalah bukti kongkrit sebuah layanan terpadu.
Pihaknya sangat mengapresiasi Bupati HSS dengan keberadaan MPP ini, karena dengan inovatif telah menyulap dan memanfaatkan fasilitas yang ada dan tidak terpakai menjadi MPP yang cukup lengkap fasilitasnya.
"Keberadaan MPP ini bukti bahwa pemerintah daerah hadir di sini, dalam melayani masyarakat," ujar Yeka.
Bupati HSS H Achmad Fikry, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas evaluasi dan masukan yang pihak Ombudsman RI berikan, dan tentu itu akan menjadi catatan untuk kebaikan MPP HSS.
Baca juga: Pemkab HSS launching QRIS tingkatkan penyelenggaraan layanan pemerintah
Ia juga mengatakan MPP HSS pada tahun ini akan dilaksanakan perluasan, sehingga ke depan akan lebih memudahkan lagi bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
Adapun kunjungan itu bertujuan untuk melihat pelaksanaan pelayanan terpadu dari beberapa instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten HSS, yang telah terhimpun dalam MPP dan sudah beroperasi sejak diresmikan Mei tahun 2022 lalu.
Pemkab HSS beserta jajaran berkomitmen untuk mempermudah akses layanan masyarakat melalui MPP, dengan sarana fasilitas penunjang yang nyaman diakses bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan atau disabilitas.
