Ketua Komisi III H Sahrujani mengemukakan harapan itu saat bersama rombongan Komisinya meninjau Bendungan Kinarum di kabupaten paling utara Kalsel tersebut, Sabtu (17/7) siang.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berharap pembangunan irigasi Kinarum nanti bisa mengairi pertanian warga desa sekitarnya.
"Saya berharap proyek ini bisa selesai sebelum akhir Tahun 2021, dan sumber daya air ini nanti bisa diberdayakan untuk bidang pertanian bagi masyarakat sekitar." ujar politikus senior Partai Golkar tersebut.
"Kemudian daripada itu, dengan berfungsinya irigasi Kinarum, kita harapkan pula usaha pertanian atau produksi padi di Kabupaten Tabalong meningkatkan," demikian Sahrujani.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Masrai Zulzai Subkhi Nedzar ST, MT menerangkan, pembangunan irigasi Bendungan Kinarum nanti mencakup empat desa untuk pengairan pertanian/sawah.
"Ada empat desa yang nanti diairi irigasi Bendungan Kinarum yakni Desa Kinarum, Pangelak, Marindi, dan Desa Wirak," ujarnya di sela-sela peninjauan prasarana pertanian tersebut (sekitar 260 kilometer utara Banjarmasin).
"Tetapi untuk tahun ini (2021) lokasi pekerjaan baru meliputi dua desa, yakni Desa Marindi dan Desa Pangelak." lanjutnya di hadapan rombongan Komisi III DPRD Kalsel tersebut.
Masrai Zulzai menambahkan, sesuai jadwal pada Desember 2021 pembangunan irigasi bisa selesai beserta bangunan air dan pintu airnya.
Selain Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR, turut menyertai kunjungan kerja rombongan Komisi III DPRD Kalsel dalam daerah provinsi setempat, 15 - 17 Juli 2021 itu, Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Yulianti Erlinah ST, MT.
Data teknis pembangunan irigasi Bendungan Kinarum tersebut jenis pekerjaan pembangunan jaringan irigasi D1 Kinarum untuk 1.004 hektare.
Sedangkan sumber pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dengan nilai kontrak (termasuk PPN) Rp10,502 miliar lebih, mulai pekerjaan 4 April 2021 - masa pelaksanaan 270 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
