Banjarmasin (ANTARA) - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengharapkan kelancaran birokrasi perizinan guna mencegah "delay" atau penundaan keberangkatan kapal.
"Jika delay maka tentunya akan meningkatkan beban biaya operasional yang tidak kita inginkan," kata Ketua DPC INSA Banjarmasin Moch Nurdin, Selasa.
Untuk itulah, kata dia, INSA terus berusaha menekan biaya tinggi di sisi operasional kapal dengan memberikan masukan kepada pemerintah termasuk melalui DPRD Kalimantan Selatan.
"Kami juga meminta dukungan kepada DPRD Kalsel agar dapat menekan harga air dari PDAM yang disuplay ke kapal melalui PT. Pelindo," bebernya.
Nurdin menegaskan pula eksistensi INSA dalam mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo tentang program tol laut dan keinginan presiden mengurangi biaya tinggi di operasional agar Indonesia bisa bersaing di perdagangan international.
Dimana tol laut yang dimaksud oleh presiden yaitu kelancaran arus barang ke seluruh pelosok nusantara dengan biaya rendah agar harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah dapat terjangkau.
Di sisi lain, INSA juga mencoba meninjau kembali kondisi di Muara Taboneo dan alur sungai Barito. Dimana dimensi alur pelayaran diharapkan sesuai persyaratan teknis demi keselamatan, kelancaran dan keamanan bagi kapal-kapal yang melintasinya.
Diketahui pendangkalan yang terjadi di alur sungai Barito akibat pengendapan lumpur setiap tahun dilakukan pengerukan oleh PT. Ambapers.
Keberadaan sungai Barito sendiri begitu vital sebagai alur utama pelayaran di Kalimantan Selatan menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang berjarak lebih kurang 40 kilometer dari ambang luar di lepas laut menuju Laut Jawa.
