Amuntai (ANTARA) - Tenaga Ahli PP LGCB-ASR (Local Goverment Capacity Building- Acceleration For Stunting Reduction) INEY Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rademan mengatakan di 2023 semua desa menjadi lokasi khusus (lokus) untuk penanganan Stunting.
"Untuk mengukur prevalensi Stunting tidak hanya pada desa desa yang menjadi lokus Stunting khan?, seharusnya semua desa harus menjadi lokus untuk penanganan Stunting," ujar Rademan di Amuntai, Kamis (25/3).
Rademan tak menampik ketika ditanya apakah semua.desa berpotensi untuk kemunculan kasus Stunting ini. Ia mengatakan, pada tahun pertama dalam upaya percepatan penurunan angka Stunting di memang diprioritaskan untuk desa yang memiliki prevalensi Stunting yang tinggi.
Namun, lanjutnya diharapkan pada 2022-2023 semua desa di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan sudah menjadi lokus Stunting.
Sehingga hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilibatkan dalam penanganan percepatan penurunan Stunting melalui program Konvergensi Percepatan dan Pencegahan Stunting (KP2S).
Melalui program ini akan dilakukan delapan aksi konvergensi yakni Analisa Situasi, rencana kegiatan, rembuk Stunting, Perbup/Perwali, pembinaan KPM, manajemen data, pengukuran dan publikasi Stunting serta Ravlu kinerja tahunan.
Rademan menginformasikan terdapat sekitar 21 indikator cakupan yang harus dilakukan SKPD terkait sebagai tolak ukur stamdar pelayanan minimal dalam upaya menurunkan kasus Stunting.
Menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi KP2S Kabupaten HSU dI Aula Bapelitbangda HSU, Kamis (25/3) Rademan mengatakan pencegahan kasus Stunting harus dimulai pada Ibu hamil saat usia remaja dan belum menikah.
"Karena kalau ditangani sesudah melahirkan jadi agak susah," katanya.
Ia menjelaskan, Kondisi Stunting anak sudah terjadi sejak dalam kandungan dan di awal masa kelahiran serta lebih terlihat lagi tatkala anak berusia dua tahun.
Plt Kepala Bapelibangda Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Hj Inna Wahyudiaty menjelaskan, Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga badan anak secara fisik terlalu pendek dari usianya.
Inna mengatakan sejak 201 Kabupaten HSU sudah menjadi salah satu dari 100 kabupaten/kota yang menjadi lokus atau pos percepatan penanganan Stunting.
Ia lantas menginformasikan target dan capaian penanganan Stunting sejak 2017 - 2020 termasuk prevalensi Stunting untuk 2021 yang di target bisa mencapai 24 persen.
Melalui rakor KP2S ini, Rademan dan Ahmad Riadi selalu nara sumber memberikan bimbingan teknis pelaksanaan aksi 1 sampai 5 dari delapan aksi konvergens dan juga bimbingan penggunaaan aplikasi yang akan digunakan di 2021 karena berbeda dengan penggunaan aplikasi tahun sebelumnya.
Perwakilan SKPD yang berhadir pada Rakor KP2S kemaren berjumlah 15 orang yakni dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PUPR, DPPKB, DPMD, Kominfo, Dinas Perikanan dan Bapelitbangda HSU.
Penilaian terhadap pelaksanaan delapan aksi KP2S pada 2021 dilakukan pada April-Mei 2022. Sedangkan penilaian untuk aksi urutan 1 hingga 5 ( Analisa Situasi, rencana kegiatan, rembuk Stunting, Perbup/Perwali dan pembinaan KPM) yang dilaksanakan di 2020 dilakukan pada April -Mei 2021.
VIDEO BERITA TERKAIT
