Penentang kudeta Myanmar sambut sanksi baru dari Inggris, Kanada

Naypyitaw (ANTARA) - Para penentang kudeta militer Myanmar menyambut baik sanksi baru dari Inggris dan Kanada pada Jumat ketika pengunjuk rasa bersiap untuk turun berunjuk rasa ke jalan, yang akan menandai dua minggu berlangsungnya demonstrasi harian di Myanmar.

Jepang menambah tekanan diplomatik terhadap Myanmar dengan mengatakan telah setuju dengan India, Amerika Serikat dan Australia tentang perlunya demokrasi dipulihkan dengan cepat setelah kudeta oleh militer Myanmar pada 1 Februari, yang membuat pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi ditahan.

Pemimpin dan aktivis pemuda Thinzar Shunlei Yi memuji langkah pembekuan aset dan larangan perjalanan yang diterapkan Inggris pada tiga jenderal Myanmar serta langkah-langkah untuk menghentikan bantuan apa pun yang membantu militer dan mencegah bisnis Inggris bekerja sama dengan tentara.



Kanada pun mengatakan akan mengambil tindakan terhadap sembilan pejabat militer Myanmar.

"Kami mendesak negara lain untuk memiliki tanggapan yang terkoordinasi dan bersatu. Kami akan menunggu pengumuman sanksi Uni Eropa pada tanggal 22," demikian cuitan Thinzar Shunlei Yi di Twitter.

Dia menyerukan kepada orang-orang untuk berkumpul di kantor Uni Eropa untuk mendorong sanksi termasuk tindakan terhadap bisnis-bisnis milik militer Myanmar.

Junta Myanmar sejauh ini belum bereaksi terhadap sanksi baru tersebut. Pada Selasa (16/2), seorang juru bicara militer dalam sebuah konferensi pers mengatakan bahwa penerapan sanksi telah diperkirakan.

Hanya ada sedikit sejarah tentang para jenderal Myanmar menyerah pada tekanan asing dan mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara tetangga Myanmar, China dan Rusia, yang telah mengambil pendekatan yang lebih lembut daripada negara-negara Barat yang telah lama bersikap kritis terhadap negara Asia Tenggara itu.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing sudah pernah mendapat sanksi dari negara-negara Barat menyusul tindakan keras pada 2017 terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.

"Memberi sanksi kepada para pemimpin militer sebagian besar bersifat simbolis, tetapi tindakan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan milik militer akan jauh lebih efektif," kata Mark Farmaner, Direktur kelompok Inggris untuk Kampanye Myanmar dalam pernyataan reaksi terhadap sanksi tersebut.

Setelah hampir setengah abad pemerintahan militer penuh di Myanmar, bisnis-bisnis yang terkait dengan tentara memiliki andil yang signifikan di seluruh perekonomian di negara berpenduduk 53 juta orang itu, dengan kepentingan mulai dari perbankan hingga perusahaan bir, telekomunikasi, dan transportasi.

Tentara merebut kembali kekuasaan setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi.

Pengambilalihan pemerintahan sipil oleh kelompok militer itu telah menghentikan transisi Myanmar menuju demokrasi yang telah dimulai pada 2011, dan militer juga menahan Suu Kyi serta ratusan orang lainnya.

Sumber: Reuters