Legislatif dukung Lapas Kotabaru bebas korupsi

Kotabaru (ANTARA) - Legislatif Kotabaru mendukung usaha Lembaga Pemasayarakat (Lapas) Kelas IIA Kotabaru menjadi wilayah bebas korupsi, sebagaimana dilaksanakan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Selasa.

Demikian ditegaskan Ketua DPRD Kabuaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, pada pelaksanaan janji kinerja sekaligus pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di Aula Lapas Kotabaru.

"Melalui pencanangan zona integritas ini, Lapas Kotabaru dapat memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas," kata Syairi.

Dengan demikian diharapkan masyarakat Kotabaru bisa terlayani secara optimal dan dapat 'memanusiakan' lagi bagi warga binaan di dalam Lapas Kotabaru itu sendiri.

Sementara Kepala Lapas Kotabaru Hidayat, menjelaskan bahwa program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014, melalui tahapan yang diambil, setelah itu berupaya merubah maindset (cara pandang) para petugas.

Diketahui Lapas kelas IIA Kotabaru melakukan janji kinerja sekaligus pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di Aula Lapas Kotabaru.

Kegiatan itu dimaksudkan untuk membangun kualitas kinerja lembaga yang baik, pasalnya Lapas kelas IIA Kotabaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan HAM yang mana berusaha membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabaru, Hidayat dalam sambutannya mengatakan, diperlukan komitmen bersama pegawai dan dukungan dari pemerintah, agar tahapan menuju WBK dan WBBM ini bisa tercapai.

"Memang kita harus punya komitmen bersama baik pegawai Lapas sendiri juga dukungan pemerintah agar bisa tercapai," ucapnya.

Ia berharap, dengan adanya zona integritas ini nantinya bisa menuju wilayah bebas korupsi sehingga terciptanya wilayah birokrasi yang bersih dan melayani di Lapas Kotabaru.

Selain itu lanjutnya, tentu juga akan meningkatkan kinerja Lapas dan bisa memberikan pelayanan publik dengan setulus hati agar bisa mencegah terjadinya praktek KKN.