Pelaihari (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Tanah Laut, di Lobi Hotel Linda Lestari, Kecamatan Jorong, Rabu (18/11).
Dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Protkes) di tengah pandemi COVID-19, seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak fisik di dalam ruangan, MKKS tingkat SMP se-Kabupaten Tanah Laut kali ini digelar.
Ketua MKKS Tanah Laut Mukhtar mengatakan, pelaksanaan kegiatan MKKS digelar untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman diantara para kepala sekolah di daerah tersebut.
“Hari ini kita berkumpul bersama untuk mempelajari beberapa materi, salah satunya ada sosialisasi dari PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut untuk kerjasama dengan guru honorer,”ucapnya.
Lebih lanjut Kepala SMP 1 Kurau tersebut menambahkan, selama masa pandemi COVID-19 seratus persen SMP yang ada di daerah itu melakukan pembelajaran secara daring.
“Namun ada 30 persen SMP yang masih kesulitan melaksanakan kegiatan belajar secara daring karena terkendala jaringan, semoga secepatnya persoalan seperti ini cepat teratasi,”jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Laut HM Sukamta menegaskan, dirinya tidak ingin tergesa-gesa untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka sebelum vaksin virus corona sudah didistribusikan.
“Kita tunggu vaksin, sehingga kita sudah kebal terhadap virus mematikan ini, kecuali COVID-19 sudah tidak ada lagi baru kita turunkan lagi para siswa. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,”tegasnya.
Bupati juga menambahkan, pandemi COVID-19 memaksa tenaga pendidik untuk lebih kreatif, sehingga bisa memaksimalkan fasilitas yang ada untuk pembelajaran secara daring.
“Saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0, mau tidak mau, siap atau tidak pembelajaran dimasa yang akan datang akan secara daring, melamar pekerjaan, bahkan bekerja juga bisa dilakukan secara daring. Virus Corona memaksa kita untuk lebih siap dan maju,”jelasnya.
Sukamta ingin permasalahan jaringan yang terjadi pada 30 persen SMP di daerah tersebut ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, bukan Cuma Disdikbud Tanah Laut.
Dia juga mengingatkan, kepada para peserta MKKS SMP se-Tanah Laut agar menggunakan Dana BOS dengan sebaik-baiknya.
“Jangan sampai Dana BOS menjadi temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, tolong hati-hati dan pertanggungjawabkan lah penggunaan Dana BOS dengan sebaik-baiknya,”tutupnya.
