Banjarmasin (ANTARA) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan terus mendorong Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di provinsinya supaya dekat dengan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo mengemukakan itu di Banjarmasin, Rabu sesudah Komisinya studi komparasi ke PT BPR Bank Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pekan lalu.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, agar BPR dekat masyarakat harus dengan pengelolaan dan manajemen yang baik agar tidak hanya menjadi bank daerah yang mengharapkan suntikan dana dari penyertaan modal pemerintah daerah.
"Untuk itu pula harus didorong kinerjanya agar mampu berperan dalam penggerak roda perekonomian masyarakat di daerah," ujar politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menjawab Antara Kalsel.
Komisi II DPRD Kalsel bersama jajaran Biro Perekonomian Setdaprov setempat selaku pembina BPR berupaya melakukan pendalaman ke PT BPR Bank Sleman saat kelesuan ekonomi seperti sekarang yang hampir melanda seluruh wilayah tanah air Indonesia akibat wabah virus Corona atau COVID-19.
Ketika kunjungan ke BPR Bank Sleman, 14 November lalu, Direktur Utama (Dirut)-nya memaparkan, kinerja keuangan bank dia pimpin sampai September 2020 total aset senilai Rp861,417 miliar lebih, dan total kredit yang diberikan Rp653,515 miliar lebih.
Kemudian DPK Rp578,371 miliar lebih, jumlah nasabah 62.214 dengan modal dasar Rp230 miliar, modal disetor Rp185,854 miliar lebih, dan laba sebelum pajak Rp14,892 miliar lebih, ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu.
Modal dasar BPR Bank Sleman itu semula Rp50 miliar dengan formulasi pembagian laba; deviden 55 persen, cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan dan jasa produksi masing-masing sepuluh persen, CSR tiga persen serta Tantiem empat persen, demikian Imam Suprastowo.
Dalam upaya mendorong BPR di provinsinya agar terus maju dan berkembang, Komisi II DPRD Kalsel bersama Biro Perekonomian Setdaprov setempat antara lain melakukan studi komparasi guna tukar menukar pengalaman sebagai bahan masukan atau pertimbangan.
