Menteri Edhy: Lumbung ikan nasional di Maluku

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tekad untuk benar-benar menerapkan lumbung ikan nasional di Maluku agar program tersebut tidak hanya sekadar simbol tetapi sebagai perwujudan visi ketahanan pangan Nusantara.

"Kami tidak ingin lumbung ikan nasional hanya sekedar simbol. Tapi kami ingin langsung mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Saat mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon dalam kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Maluku, 30 Agustus 2020 menteri mengatakan, sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dan laut, Provinsi Maluku memiliki potensi besar untuk tumbuh dari sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga: Menteri KKP bakal kunjungi tiga provinsi di Indonesia Timur

Menteri Edhy pun menunjukkan keseriusannya dengan memboyong sejumlah perjabat teras di Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) untuk ikut berkunjung ke Provinsi Maluku. Tujuannya agar mereka mencatat sekaligus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerah untuk menuju lumbung ikan nasional.

Pejabat tersebut di antaranya, Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDPKP) TB Haeru Rahayu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar.

"Makanya itu saya bawa dalam kunjungan ini lengkap semua eselon 1, kecuali Irjen yang harus jaga kantor," ucapnya.

Dikatakannya, potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap, terlebih daerah ini terletak di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714, 715 dan 718.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa potensi dari perikanan tangkap di daerah itu diperkirakan mencapai 4,6 juta ton (37 persen) dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Baca juga: Menteri Edhy: Seekor lobster bisa menghasilkan sejuta telur

Kendati demikian, dia berharap agar sektor budidaya juga bisa tumbuh di Maluku sekaligus mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Edhy pun menyiapkan instrumen anggaran alternatif selain dari APBN, yakni melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

"Ambon potensinya di perikanan tangkap. Di budidaya Maluku tidak kalah dengan daerah lainya. Di Pulau Seram ada tambak yang berhenti, saya berharap bisa dihidupkan kembali," katanya.

Dalam kunjungannya ke BPBL Ambon, Menteri Edhy menyerahkan bantuan senilai Rp1,8 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari paket budidaya untuk Kota Ambon, paket budidaya untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, paket budidaya untuk Kabupaten Buru, paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tengah, dan paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Paket tersebut di antaranya benih ikan hias, bioflok, bibit rumput laut serta Sistem Resirkulasi Budidaya (Recirculating Aquaculture System /RAS) ikan hias.

Sebagai informasi, saat mengunjungi BPBL Ambon, Menteri Edhy sempat melihat langsung upaya perekayasaan sejumlah komoditas perikanan, di antaranya ikan kakap, ikan bubara, ikan kerapu serta ikan hias laut. Selain itu, Menteri Edhy juga melihat langsung upaya pemijahan lobster di lokasi tersebut. Sebelum ke BPBL, Menteri Edhy juga melepas 2,2 ton ikan tuna ke Jepang bersama Gubernur Maluku, Murad Ismail di kantor PT Maluku Prima Makmur, Ambon.