Kandangan (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan Riza Aulia Ibrahim, menyampaikan dua hal pokok disampaikan dalam audiensi, yakni permintaan bantuan agar setiap pelajar memiliki buku tabungan, dan tawaran merger BPR milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST).
Ia mengatakan, untuk tabungan pelajar pihaknya meminta bantuan kepada Pemkab HSS untuk memberikan surat edaran melalui Dinas Pendidikan HSS kepada pelajar yang ada di HSS dalam konteks kegiatan menabung di Bank, jadi diharapkan nanti seluruh pelajar di HSS ini bisa mempunyai rekening.
"Satu rekening satu pelajar karena Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengamatkan bahwa Indonesia pada tahun 2024 kondisi keuangannya harus 90 persen”, katanya, dalam wawancara usai bersilaturrahmi dan beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) H Muhammad Noor, di Kandangan, Selasa (18/8).
Baca juga: Pindah tugas ke Barabai, Pimpinan Bank Kalsel Kandangan Aly Rizqan pamit
Dijelaskan dia, Pihaknya juga ingin meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) HSS, dan menawarkan agar adanya proses merger antara BPR yang dimiliki Kabupaten HSS dengan BPR yang dimiliki Kabupaten HST, sehingga akan memberikan potensi bisnis baru buat BPR milik pemkab HSS di Kabupaten HST.
Pihaknya pun merasa bersyukur dengan sambutan dari Pemkab HSS, yang sangat terbuka akan mendukung program baik dari pemerintah dan OJK, untuk kegiatan hari menabung dan untuk memperkuat keuangan yaitu BPR yang dimiliki Pemkab HSS.
Sekda HSS H.M Noor, mengatakan terkait dua hal pokok yang disampaikan pihak OJK, yaitu keinginan menggerakkan pelajar yang ada di HSS agar menabung di Bank.
“Terhadap persoalan ini, kami akan melaporkan kepada pimpinan yaitu Bupati HSS, tapi secara umum kami sampaikan ini persoalan yang bagus dan akan kita dukung untuk pelaksanaan siswa-siswa kita yang terutama menjadi kewenangan Kabupaten untuk menabung,” katanya.
Kemudian, terkait dengan BPR akan dilaporkan dengan pimpinan dan akan didiskusikan secara internal lebih intens, terkait dengan progres yang mana kewajiban dan hal-hal lain yang nantinya akan dipelajari terlebih dahulu, dan ini segera akan ditindaklanjuti.
Baca juga: BOS di HSS diminta dianggarkan untuk pulsa anak-anak kurang mampu
Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarudin, mengatakan pihaknya dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel), yang juga sahamnya dimiliki salah satunya oleh Pemerintah Kabupaten HSS berkomitmen untuk mendukung semua program yang dicanangkan Pemkab HSS.
Menurut dia, dari sisi teknologi Bank Kalsel berkomitmen untuk meningkatkan transaksi non tunai di Kabupaten HSS, di antaranya nanti banyak sekali yang dikerjasamakan, Bank Kalsel senantiasa berkomitmen untuk mendukung program Sehati Plus Cinta dari Pemkab HSS.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kegiatan-kegiatan transaksi non tunai sudah bisa dikerjasamakan dengan Kabupaten HSS, seperti retribusi dan pembayaran perizinan itu sudah pakai transaksi non tunai yang memang kami sudah bisa melakukan itu," katanya.
Turut hadir, Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Sasmi Rifani, Kepala Bagian Putu Gede Indra Setyadi, Kepala Sub Bagian Eka Setiawan dan beberapa staf OJK dan Bank Kalsel, serta dihadiri Kepala Dinas Perdagangan HSS dan Sekretaris Dinas Pendidikan HSS.
