Amuntai (ANTARA) - Sejumlah tenaga ahli atau pakar di Indonesia bergabung dalam zoom meeting rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COViD 19 Nasional yang turut diikuti Bupati Hulu Sungai Utara H Abdul Wahid.
Wahid bersama.sekitar 70 bupati/ walikota mengikuti rapat koordinasi nasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID 19 membahas strategi mengatasi 57 kabupaten/kota yang masih berstatus zona merah penyebaran COVID 19.
"Saya setuju bahwa penerapan protokol.kesehatan harus sesuai.dengan kondisi budaya, sosial dan norma yang berlaku di tiap daerah," ujar Wahid.
Pihak GTPP COVID 19 Nasional selaku penyelenggara rakor menghadirkan tenaga ahli atau pakar untuk memberikan pandangan dan solusi membantu kabupaten/kota keluar dari zona merah.
Pakar yang dihadirkan antara lain antropolog Ibu Diyah, Sosiolog Imam Prasojo, Pakar Komunikasi Massa Effendi Gazali dan ulama dari MUI.
Dipimpin Kepala GTPP COVID 19 Nasional Letjen TNI Doni Monardo, rakor via online itu juga diikuti Menteri Kesehatan, Menkopulhukam, Menko PMK, Panglima TNI, Kapolri, pejabat Kemdagri dan pengurus MUI pusat.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) bersama jajaran mengikuti kegiatan rakor di Mess Negara Dipa Amuntai pada Senin (29/6) mala. Pejabat HSU yang turut bergabung dalam zoom meeting yakni Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, perwakilan Forkopimda, Ketua MUI HSU KH Said Masrawan, Kepala BPBD HSU Sugeng Riyadi, Kepala Dinas Kominfo HSU H Adi Lesmana dan Plt Kadis Kesehatan dr Agus Fidliansyah.
Setelah mengikuti pandangan para pakar antropolog, sosiolog dan Komunikasi Massa, Wahid sependapat penerapan protokol kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang berbeda di tiap daerah.
"Pendekatan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar masyarakat patuh dalam menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID 19, " ujar Wahid.
Wahid mengatakan, Pemkab HSU bersama GTPP COVID 19 terus mensosialisasikan protokol kesehatan, melakukan penegakan disiplin dalam penerapannya serta mengalokasikam anggaran cukup besar diantaranya untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID 19.
Asosiasi Antropologi Indonesia yang memiliki kepengurusan didaerah bahkan siap bekerja sama dan membantu GTPP COVID 19 dalam melakukan pemeriksaan, analisa dan studi pemulihan pasca zona merah.
Senada, pakar Sosiologi Imam Prasojo juga menguraikan strategi penerapan protokol kesehatan dengan mempertimbangkan aspek sosial, nilai-nilai agama yang dianut serta norma sosial kemasyarakatan lainnya.
"Kalau.Sosiologi fokus pada kerumunan karena kerumunan berbeda-beda penanganannya, ada kerumunan terkait aspek ekonomi seperti pasar, kerumunan di warung, tentu berbeda penanganannya ," terangnya.
Nara sumber ketiga, Effendi Gazali yang memiliki keahlian dibidang Komunikasi Massa/ publik menyebut era Pandemi COVID 19 sebagai suatu kebiasaan baru.
Pakar komunikasi yang acapkali muncul di acara talk show televisi nasional ini juga menyampaikan beberapa kiat dan strategi bagi pemerintah dan GTPP COVID 19 dalam merancang strategi komunikasi massa dalam penanganan dan pencegahan COVID 19 di tiap daerah.
Nara sumber dari MUI pusat meminta GTPP COVID 19 untuk selalu waspada dan mengawasi aktivitas sosial keagamaan yang bersifat kerumunan yang dikhawatirkan bisa memunculkan kluster baru dalam penyebaran COVID 19.
Ketua GTPP COVID 19 pusat Doni Monardo menyimpulkan masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan cegah COVID 19.
Peran TNI dan Polri juga sangat penting dalam upaya menegakan disiplin protokol kesehatan, karena TNI Polri merupakan simbol kedisplinan.
Tiap daerah harus punya cara yang berbeda yang tidak bisa diseragamkan dalam penerapan protokol dan terus mengupayakan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang sempat menyampaikan arahan berharap, protokol kesehatan bisa menjadi kearifan lokal sebagai bagian dari New Normal.
"Terpenting bagaimana strategi dan cara agar masyarakat tetap patuh menerapkan protokol kesehatan itu yang menjadi intinya," pungkasnya.
