Banjarmasin (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Selatan akan menerapkan teknis pemeriksaan laporan keuangan daerah melalui video teleconference (vidcon) untuk menyikapi kondisi wabah Virus Corona Disease (COVID 19) saat ini.
Juru bicara BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) Suherman di Amuntai, Jumat, saat melakukan vidcon dengan Bupati dan jajaran pejabat Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mengatakan salah satu teknis pemeriksaan yang dipertimbangkan adalah melalui vidcon.
"Mungkin nanti teknis pemeriksaannya bisa melalui cara vidcon atau cara lain yang disesuaikan dengan situasinya," ujarnya.
Menurut dia, BPK RI Perwakilan Kalsel sudah menerima laporan keuangan daerah Kabupaten HSU 2019 dan segera melakukan pemeriksaan berkas.
Dia mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah demi kelancaran pemeriksaan keuangan agar berjalan dengan baik dan lancar di tengah wabah COVID-19.
Baca juga: Badan Pemeriksa Keuangan gunakan vitcon dalam pemeriksaan
Baca juga: Bupati Optimistis BPK Perwakilan Kalsel Akan Lebih Baik
Sementara itu Bupati HSU H Abdul Wahid HK menyatakan siap membantu kelancaran proses pemeriksaan dan berharap kepada BPK tetap dapat memberikan bimbingan maupun arahan meski melalui vitcon atau cara lainnya karena adanya wabah COVID-19.
"Meski melalui vidcon semoga kami mendapatkan bantuan bimbingan dan pengarahan dari BPK sehingga penyusunan laporan keuangan maupun perbaikannya dapat berjalan sesuai dengan aturan," kata Wahid.
Wahid berharap daerahnya bisa kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalsel sebagaimana tiga tahun berturut-turut sebelumnya sebagai upaya yang sungguh-sungguh mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan (Good Governance).
Kegiatan vidcon Pemkab HSU dengan pihak BPK RI perwakilan Kalsel ini berlangsung di Mess Negara Dipa Amuntai pada kamis (16/4) pukul 14.30 wita dihadiri Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Kepala BPKAD, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Pertanian, PUPR dan Dinas Perumahan, Wilayah Permukiman dan LH.
