Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak lagi ada jarak dengan masyarakat pesisir, termasuk dengan kalangan pembudidaya perikanan di berbagai daerah.
"Tidak ada lagi jarak di antara KKP dengan masyarakat. Kantor pusat itu tempat orang daerah mencari jawaban. Itu demi kemajuan KKP, kelautan dan perikanan Indonesia," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Demi komunikasi yang optimal, Menteri Edhy menjamin lembaganya tak akan berjarak dengan nelayan.
Sebagaimana diketahui, Menteri Edhy mendapatkan arahan penting dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) antara lain yaitu membangun komunikasi dengan pelaku usaha dan nelayan.
"Tidak ada lagi negara tidak tahu masalah nelayan. Saya tidak ada guna kalau komunikasi pun tidak bisa selesai," sambung Edhy.
Arahan Kepala Negara selanjutnya ialah terkait dengan budi daya perikanan di Indonesia. Menurut dia, selama ini sektor budi daya perikanan hanya digarap sebesar 10 persen, sehingga masih terdapat sejumlah ruang kosong yang bisa diisi dalam budi daya.
"Di Indonesia budi daya kita baru 10 persen, itu pun belum optimal. DPR mendukung, dengan menambah anggaran. Ini upaya untuk serius mendukung budi daya," katanya.
Apalagi, kata dia, seiring dengan pertumbuhan penduduk, dunia akan membutuhkan lebih banyak ikan.
Sebagaimana diwartakan, KKP berupaya mengembangkan model budi daya perikanan berbasis klaster dalam rangka mempercepat optimalisasi sektor budi daya perikanan yang saat ini baru sekitar 10 persen tergarap di Tanah Air.
"Model pendekatan pengembangan budi daya berbasis klaster akan didorong untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan nilai tambah yang lebih besar. Komoditas udang akan fokus kita dorong untuk meraup devisa ekspor," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.
Ia mengemukakan bahwa keseriusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam menggarap budi daya perikanan Indonesia dimulainya dari internal KKP, seperti peningkatan produksi benih, indukan, penyediaan lahan, hingga inovasi pakan mandiri.
Selain itu, ujar dia, KKP juga aktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah (pemda), pelaku usaha, dan pembudidaya perikanan, serta begitu juga dengan komunikasi dengan lintas lembaga dan kementerian.
