Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan yang diketuai Husaini Suni menolak rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
"Kami mendukung sikap beberap fraksi di DPR-RI yang menolak rencana kenaikan TDL," tandas Fraksi PKS dalam pemandangan umum terhadap RAPBD provinsi setempat tahun 2014, di Banjarmasin, Senin.
Pasalnya, menurut Fraksi PKS melalui juru bicaranya H Budiman Mustafa, pemerinta belum mampu menuntaskan penyelesaian permasalahan kelistrikan, termasuk mengatasai masalah sumber daya energi di Kalsel.
"Padahal Kalsel salah satu daerah lumbung atau penghasil sumber daya energi terbesar di Indonesia," lanjutnya dalam rapat paripurna DPRD provinsi setempat, yang dipimpin wakil ketua Dewan H Riswandi.
Dalam pemandangan umumnya itu, Fraksi PKS DPRD Kalsel berharap, aga masing-masing pihak terkait bersatu padu menyelesaikan masalah kelistrikan di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu, jangan saling lempar tanggungjawab.
"Sebab kalau saling lempar tanggungjawab, atau membiarkan masalah itu semakin lama, maka masyarakat akan semakin tidak percaya dengan pengelolaan pemerintah yang ada," tandas wakil rakyat dari PKS tersebut.
Mengenai RAPBD Kalsel 2014, Fraksi PKS tersebut mengingatkan Rencana Kerja Pemerintah Pusat tahun 2014, yang menetapkan tema pembangunan nasional adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan".
Fraksi PKS juga mengingatkan enam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalsel, yaitu pada 2014 diarahkan pada prioritas daerah dengan merujuk tema pembangunan, "Memperkuat Perekonomian Daerah dan Pemantapan Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Rakyat".
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi memberi beberapa catatan terhadap Raperda tentang RAPBD 2014 provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Beberapa catatan FPG itu antara lain berharap, pada RAPBD Kalsel 2014 tercipta perbaikan sistem pelayanan pemerintah daerah provinsi, karena hampir di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selalu ada anggaran.
"Anggaran tersebut, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kepegawaian, mendorong kinerja pegawai, serta peningkatan sistem pelaporan dan lain-lain," tandas FPG melalui juru bicaranya H Bardiansyah.
Selain itu, FPG mengharapkan efektivitas dan efesiensi penggunaan APBD 2014 harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kalsel.
RAPBD Kalsel 2014 terdiri pendapatan sebesar Rp4.701.326.013.000,00 dan belanja Rp5.266.326.013.000,00 atau mengalami defisit Rp565 miliar yang akan ditutup dengan anggara pembiayaan netto 2014.
