"Kesepakatan atas harapan tersebut dalam pertemuan kami di Palangkaraya, ibu kota Kalteng pekan lalu," ujar Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, H Sahrujani di Banjarmasin, Senin.
Politikus senior Partai Golkar tersebut menerangkan, rencana titik temu tol sungai dari Kalsel itu di Bahaur (sekitar 85 kilometer barat Banjarmasin) Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, tol sungai tersebut perlu sebagai sarana dan prasarana perhubungan terutama bagi kedua provinsi bertetangga.
"Tol sungai bisa menjadi alternatif sebagai sarana dan prasarana transportasi, disamping keberadaan jalan tol, terutama buat angkutan berat/barang," lanjut mantan Ketua DPRD HSU tersebut saat ditemui di ruang kerjanya menjawab Antara Kalsel.
Oleh karena itu, tol sungai yang merupakan bagian tol laut menjadi salah satu prioritas program pembangunan perhubungan atau transportasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pertemuan dengan wakil rakyat "Bumi Isen Mulang" Kalteng tersebut, Komisi III DPRD Kalsel juga mendapatkan informasi, bahwa provinsi yang baru berdiri 1957 ternyata sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Sungai.
"Sementara kita yang merupakan saudara tua dari Kalteng (pemekaran dari Kalsel) belum memiliki Perda sungai," demikian Sahrujani.
Ketua DPRD Kalsel Dr (HC) H Supian HK SH MH yang juga politikus senior Partai Golkar menyertai kunjungan kerja Komisi III lembaga legislatif tersebut ke Kalteng, 23 - 25 Januari lalu.
Sedangkan yang menerima kunjungan wakil rakyat dari "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel tersebut selain Komisi IV DPRD Kalteng, juga Wakil Ketua lembaga legislatif provinsi setempat, H Jemmy Carter dari Fraksi Demokrat.
