Amuntai (ANTARA) - Kepala dinas pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, Rahmat menyarankan pemerintah menempelkan stiker di rumah warga miskin agar setiap bantuan laangsung menyertakan mereka.
"Jadi warga yang rumahnya distempeli stiker selalu memdapat bantuan program dari SKPD sehingga tepat sasaran," ujar Rahmat di Amuntai, Rabu.
Rahmat mengatakan, jika dirumah warga miskin ada anak-anak usia sekolah, dipastikan mereka sekolah dan mendapat bantuan program dari Dinas Pendidikan.
Jika warga memiliki ibu dan balita tentu dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu melalui program dan kegiatannya.
"Jadi masing-masing SKPD akan membantu sesuai kondisi dan kebutuhan warga miskin yang sudah ditempeli stiker," tandasnya.
Usulan dari Kadisdik HSU ini hanya salah satu dari berbagai usulan yang disampaikan pada rapat koordiniasi yang dilaksanakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang dilaksanakan di Aula Bapelitbangda HSU, Rabu.
Pemrintah Kabupaten HSU memang akan lebih memfokuskan program penanggulangan kemiskinan langsung kepada warga miskin atau 'by name by address'.
Pemkab akan mempertajam sasaran program pengentasan kemiskinan di 2021 melalui rrencana kerja SKPD yang menangani bidang masing-masing.
"Bappelitbang akan merencanakan pemetaan program kegiatan dalam penyusunan Renja SKPD sehingga dapat diketahui program dan anggaran yang dlperlukan, disesualkan dengan kapasltas keuangan daerah," ujar Wakil Bupati H Husairi Abdi saat memimpin rakor TKPKD.
Husairi mengatakan, berdasarkan analisa yang disusun Bapelitbangda HSU hampir semua SKPD belum fokus dalam melaksanakan program kegiatannya sehingga anggaran seolah-olah besar padahal belum tepat sasaran.
Pada rakor tersebut, Husairi kembali menyampaikan kembali butir-butir hasil rakor sebelumnya yang sudah disusun oleh pihak Bapelitbangda.
Ia mengatakan, pemerintah daerah tetap menekankan perlunya penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran sesuai nama dan alamat (by name by address).
Wakil Bupati HSU ini berharap data kemiskinan dapat diperbaharui oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial dengan variabel-variabel yang menunjukan kondisi miskin dari berbagai type/masalah.
Data harus benar benar valid karena untuk data kemiskinan yang mengolah data secara nasional adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Data TNP2K harus di telusuri by name by addres sehingga basis data tetap mengacu kepada data TNP2K dan Dlnas Sosial harus juga bekerjasama dengan Badan Pusat Statistlk (BPS) dalam hal data," katanya.
Pendataan yang dllaksanakan oleh Dinas Sosial melalui TKSK akan valid setelah disahkan oleh Pusdatin Kemensos RI.
Husairi juga minta antara TKPKD dengan SKPD meningkatkan koordinasi mengenai data penanggulangan kemiskinan sehingga sinkronisasi antara data dan intervensi program kegiatan SKPD bisa lebih fokus dan tepat sasaran.
Ia berharap warga miskin yang sudah terdata agar dilakukan evaluasi dan pengawasan untuk mengetahui peningkatan taraf kehidupannya setelah menerima program bantuan penanggulangan kemiskinan.
Kabid evaluasi dan informasi pembangunan daerah Bappelitbang HSU H. Fahmi Jauhiri mengatakan,angka kemiskinan berdasarkan RPJMD berada dilevel 6,38 harus berada di level 6,19 persen yang berarti sebesar 0,19 persen yang harus dilakukan upaya penanganannya.
"Angka kemiskinan fluktuatif sehingga pemerintah perlu cermat dan konsisten dalam upaya pengentasan angka kemiskinan," katanya.
Namun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga miskin, pemerintah daerah jangan sampai mengabaikan warga yang berada diambang miskin.
"Warga yang belum entas dari kemiskinan dan berada di posisi rentan miskln, bisa kembali jadi miskin lagi apabila kurang mendapat penanganan yang serius, yang tentu berakibat bertambahnya jumlah KK miskin," katanya.
Menurut Fahmi, sebaiknya TKPKD tinggal mengambil program berdasarkan rencana kerja (renja) SKPD yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan.
"TKPKD nanti tinggal ambil program dan kegiatan di Renja SKPD, mengingat APBD cukup berat jika harus menyusun program dan anggaran tersendiri," kata Fahmi.
Kepala Bapelitbangda Hj Ina Wahyudianty meminta agar semua SKPD melaporkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang akan direalisasikan di 2021.
"Nanti Bapelitbang bersama TKPKD akan menyusun grand desain untuk penanggulangan kemiskinan berdasarkan program dan kegiatan yang diajukan SKPD," pungkasnya.
