Kotabaru (ANTARA) - Sinkronisasi pembangunan desa harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah daerah dalam percepatan dan pemerataan pembangunan khususnya di daerah-daerah.
Demikian diungkapkan Hj Alfisah, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru saat melaksanakan reses di sejumlah desa di Kecamatan Pulau Laut Timur dalam rangka menggali dan menyerap aspirasi masyarakat yang mayoritas berprofesi petani.
"Infrastruktur yang menunjang usaha pertaniandan perkebunan, masih menjadi point utama yang disampaikan masyarakat," kata Alfisah saat menggelar pertemuan dengan masyarakat Desa Langkang Lama, Senin (28/10).
Selain itu, lanjutnya, bidang dan sektor lain yang juga disampaikan agar diakomodir oleh pemerintah daerah, yakni terkait sosial, keagamaan serta sumber daya manusia (SDM).
Politisi partai Nasdem yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kotabaru periode 2014-2019 ini menyebutkan, masyarakat memerlukan perhatian dari pemerintah kaitannya dalam pemerataan pembangunan desa.
Ia menyontohkan, di sektor infrastruktur seperti irigasi untuk pengairan dan jalan akan sangat berdampak pada keberhasilan masyarakat dalam mengelola hasil pertanian dan perkebunan mereka.
Begitu pun bidang lainnya, upaya peningkatan kualitas SDM di daerah akan sangat dipengaruhi ketersediaan sarana pra sarana, diantaranya guru yang masih banyak berstatus honorer dengan kesejahteraan minim.
Termasuk bidang keagamaan, masih banyak usulan yang mereka sampaikan agar mendapat perhatian dalam pengalokasian untuk menunjang pelaksanaan bidang ini.
"Kaitannya dengan reses ini, kami akan menyerap aspirasi sekaligus memetakan dengan klasifikasi, mana yang masuk dalam skala prioritas atau bukan prioritas," terang Alfisah.
Meski demikian, semua itu juga akan disinkronkan dengan program-program lain, apakah terjadi overlape (tumpang tindih) dengan anggaran yang sudah ada seperti dana desa dan lainnya.
