Medan (ANTARA) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sumatera Utara berharap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo agar melanjutkan kebijakan yang dilakukan mantan menteri sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti yang gigih menertibkan kapal nelayan asing mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Program yang diterapkan Ibu Susi, terus dilanjutkan Edhy Prabowo, Menteri KKP pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024," kata Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli, di Medan, Minggu.
Menurut dia, Edhy Probowo agar terus menertibkan "illegal fishing" di wilayah Indonesia yang dilakukan nelayan Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya.
Baca juga: Menteri Susi digantikan oleh Edhy Prabowo
Pencurian ikan yang dilakukan kapal nelayan asing di perairan Indonesia, merugikan negara yang cukup besar, dan juga merusak lingkungan.
"Sebab alat tangkap yang digunakan nelayan asing itu, menggunakan jaring pukat harimau (trawl) yang dilarang beroperasi di Indonesia," ujar Nazli.
Ia mengatakan, kapal trawl itu, dilarang berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015, karena menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan di laut.
Baca juga: Edhy Prabowo harus dapat melampaui Susi Pudjiastuti
Menteri KKP yang baru harus menegakkan hukum di laut, sehingga dapat membuat efek jera bagi pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia.
"Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat menenggelamkan kapal-kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di Indonesia," kata tokoh nelayan Sumut itu.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan akan melanjutkan kebijakan yang baik dari pendahulunya, Susi Pudjiastuti, dan tetap melakukan pembelaan terhadap nelayan di Tanah Air.
"Yang penting perjuangan untuk membela nelayan, petambak garam dan pelaku usaha sektor ini," kata Edhy Prabowo dalam acara Sertijab dan Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10).
Menurut Edhy Prabowo, dirinya tidak akan melakukan banyak perubahan struktural yang dianggap tidak perlu di KKP, setidaknya dalam jangka waktu hingga enam bulan mendatang.
Hal itu, ujar dia, karena menurut pengamatannya selama lima tahun terakhir ini, jajaran KKP telah bekerja tanpa henti sehingga dirinya masih percaya akan struktur yang ada.
Politisi Gerindra itu juga mengemukakan bahwa pada saat ini tidak ada waktu untuk membahas masa lalu tetapi dirinya akan membahas masa depan.
