Satuan tugas pengendalian konversi minyak tanah ke gas elpiji Kalimantan Selatan diminta kembali melakukan verifikasi persiapan pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut yang hingga kini banyak menimbulkan kekhawatiran warga.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Reswanawan di Banjarmasin, Senin mengatakan, PT Pertamina perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konversi berharap kegiatan itu mulai dilaksanakan 28 Februari.
Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kata dia, pemerintah perlu melakukan beberapa klarifikasi untuk menekan berbagai kemungkinan yang merugikan masyarakat.
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kata dia, antara lain adalah apakah sosialisasi sudah dilakukan hingga ke pelosok selain itu juga ketersediaan elpiji yang dilihat dari jumlah stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE).
"Kita meminta Pertamina menyelesaikan pembangunan SPBE sebelum konversi diberlakukan," katanya.
Selain itu, seluruh pangkalan minyak tanah diharapkan juga menjadi distributor penyaluran gas elpiji sehingga masyarakat tidak kehilangan mata pencarian.
PT Pertamina, kata dia, juga diminta bisa bertanggung jawab bila ada hal-hal yang merugikan warga misalnya ledakan gas dan lainnya.
"Bila seluruh persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka peluncuran bisa dilaksanakan," katanya.
Kalau ternyata ada sebagian yang belum dipenuhi, tambah Wagub maka peluncuran dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan daerah masing-masing.
Misalnya, kata dia, di Kota Banjarmasin, Kecamantan Banjarmasin Tengah yang lebih dulu siap maka konversi hanya akan dilaksanakan di kecamatan tersebut.
Sementara untuk pencabutan subsidi minyak tanah, Wagub meminta dilakukan secara bertahap sampai konversi berjalan dengan baik.
Ketua Komunitas Mahasiswa Peduli Daerah Fahrul Razie bersama dengan ketua Gerakan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Agus mengatakan, dari hasil penelusuran pihaknya sebagian besar masyarakat belum mendapatkan sosialisasi tentang cara penggunaan elpiji yang aman.
"Warga hanya diminta kumpulkan KTP saja, sehingga bila konversi tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan banyak merugikan masyarakat," katanya.
Warga di beberapa daerah, kata dia, seperti di kasawan padat penduduk Pekpuran, Sungai Baru dan beberapa daerah sepanjang sungai rata-rata belum mendapaktan sosialisasi tentang pemanfaatan gas elpiji.
"Kami berharap konversi ditunda hingga masyarakat benar-benar mendapatkan sosialisasi secara keseluruhan, minimal 78 persen," katanya.(B/A)
Verifikasi Kesiapan Konversi LPG
Rabu, 16 Februari 2011 7:44 WIB