Tepat di tengah Nusantara, Kotabaru sangat siap jadi ibukota negara

Kotabaru (ANTARA) - Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan menyatakan sangat siap jika ditunjuk menjadi ibukota negara RI, karena geografis dan demografis sangat sesuai dengan yang disyaratkan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru, Muhammad Maulidiansyah mengatakan, secara geografis Bumi Saijaan merupakan daerah kepulauan, sehingga bukan hanya daratan tapi juga di kelilingi lautan.

"Dalam konsep negara maritim, ibukota negara Republik Indonesia juga harus terdapat laut, dan Kabupaten Kotabaru sangat tepat," kata Maulidiansyah, Senin.

Posisi Kotabaru yang tepat di garis central nusantara ini, juga sangat aman dari kebencanaan seperti banjir dan gempa bumi, karena memang tidak ada gunung aktif.

Baca juga: Tanah Bumbu optimistis jadi Ibukota Negara

Selain itu, lanjut dia, secara demografi, jumlah penduduk di Kabupaten Kotabaru sekitar 600 ribu dengan luas wilayah 9.422,46 Km2, atau 25,11 persen dari luas wilayah Kalimantan Selatan ini sehingga tergolong masih jarang.

"Kabupaten Kotabaru sebagai daerah pesisir dan pelabuhan, sehingga penduduknya sangat heterogen karena terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama," jelasnya.

Hal itu menurut dia terbukti dengan relatif damai dan harmonisnya hubungan antar warga selama ini, yang hidup saling toleransi dan hormat menghormati.

Artinya, dari sisi kesiapan SDM (masyarakatnya) akan sangat siap dan terbuka dengan konsekuensi  akan banyak penduduk lain yang masuk ke ibukota negara.

Oleh sebab itu alumni STPDN ini menyebut, secara lembaga Kabupaten Kotabaru sudah sangat siap jika ditunjuk menjadi bagian dari ibukota negara, dan pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi melalui seminar-seminar baik ditingkat daerah, regional dan nasional.

Baca juga: Jepang ikuti rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan

Sementara diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah yang menegaskan dukungannya rencana pemindahan ibukota negara di Pulau Kalimantan, menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan dan mengurai kepadatan penduduk.

"Kami mendukung penuh rencana pemerintah (rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan," tegas Alfisah.
     
Pihaknya sangat yakin, terkait dengan renana tersebut pemerintah sudah melalui kajian-kajian yang komprehensif.

Politisi Partai Nasdem ini menuturkan, khusus bagi Kabupaten Kotabaru, dengan pemindahan ibukota negara di Kalimantan Selatan, akan banyak nilai positif yang akan dirasakan bagi masyarakat.

Yang jelas lanjut dia, pemerataan roda pembangunan lebih bisa dirasakan bagi masyarakat Bumi Saijaan karena dekatnya wilayah dengan ibukota negara.

Selain itu dipastikan akan terjadi penambahan jumlah penduduk di wilayah Kalimantan secara umum, hal ini berarti telah mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa.
     
Dengan demikian, legislator yang kini terpilih duduk di parlemen Kotabaru periode 2019-2024 ini mengungkapkan, pengembangan potensi-potensi di daerah akan lebih cepat terbuka dan tergarap optimal sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.   

Hal senada dipaparkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dihadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Ruang Rapat Umum, Gedung Bina Graha Jakarta beberapa waktu lalu.
     
Dalam paparannya, paman Birin (sapaan akrab H Sahbirin Noor) mengemukakan pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare.
     
Sejumlah potensi yang dimiliki Kalsel diantaranya memiliki empat bandara yakni Bandara Syamsudin Noor yang sebentar lagi berstatus internasional dan tiga bandara kabupaten yaitu Bandara Stagen di Kotabaru, Bandara Bersujud di Batulicin dan Bandara Warukin di Tanjung.
     
Selain itu, Kalsel juga memiliki pelabuhan nasional dan punya potensi pelabuhan laut dalam, jalan nasional lintas Kalimantan dan rencana pembangunan kereta api.

Baca juga: Pemerintah mulai siapkan dana pembangunan prasarana dasar ibukota baru
     
Bahkan, Sahbirin menggambar lokasi Kalsel berada di antara dataran tinggi dan laut, keberadan dataran tinggi akan dapat menjadi daerah resapan air.
     
Karena posisinya di tengah-tengah negara, menurut gubernur Kalsel ke depanya diharapkan dapat menyeimbangkan pembangunan di kawasan Barat dan Timur Indonesia.
     
Selanjutnya dari sisi geografis , Kalsel dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang difungsikan sebagai jalur pelayaran internasional.
     
Kelebihan lain yang dimiliki Kalsel merupakan daerah bebas dari ancaman gempa dan gunung berapi karena tidak berada pada jalur ring of fire.
     
Kepadatan penduduk Kalsel juga relatif rendah yakni 108,8 jiwa perkilometer sehingga mudah mengatur tata ruang.
Baca juga: Rektor ULM optimistis Kalsel sanggup jadi ibu kota negara