Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan skema pemanfaatan APBN dalam estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibu kota negara ditujukan untuk pembangunan prasarana dasar.
"Memang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, nanti pembangunan ibukota baru seminimal mungkin memanfaatkan APBN kecuali untuk prasarana dasarnya," ujar Menteri Basuki di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa prasarana-prasarana dasar seperti jaringan jalan perlu dibangun terlebih dahulu dalam rencana pemindahan ibukota negara, namun untuk pembangunan sarana infrastruktur lain yakni kereta api, kereta LRT, perumahan dan perkantoran itu menggunakan KPBU.
Baca juga: Rektor ULM optimistis Kalsel sanggup jadi ibu kota negara
Selain itu pembangunan perumahan dan perkantoran untuk pegawai juga perlu didahulukan dalam rencana pemindahan ibukota baru mengingat terdapat 1,5 juta orang yang akan dipindahkan ke ibukota baru tersebut.
Sebelumnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ingin memastikan pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.
Selain itu pemerintah juga berupaya untuk tidak membebani APBN terlalu besar dan mengedepankan kerjasama skema KPBU, berkolaborasi dengan BUMN dan pihak swasta dalam pembiayaan pemindahan ibukota negara tersebut.
Baca juga: Gubernur yakin Kalsel ibukota negara
Berdasarkan data dari Bappenas, estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibukota negara sebesar Rp466 triliun, dengan sumber pembiayaan APBN sebesar Rp74,44 triliun yang ditujukan untuk pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas untuk aparatus sipil negara dan TNI/Polri, kompleks diplomatik, dan ruang terbuka hijau seperti taman budaya, botanical garden, ICT Park, taman tekno serta taman nasional.
Sedangkan dalam estimasi jumlah penduduk yang direncanakan dan kebutuhan lahan, pemindahan ibukota negara membutuhkan lahan seluas 40.000 hektar dengan skenario pertama seluruh aparatur sipil negara berjumlah 1,5 juta orang dipindahkan.
Namun dalam skenario kedua, aparatur sipil negara yang dipindahkan sebagian yakni 870 ribu orang melalui skema right sizing jumlah aparatur sipil negara sehingga lahan yang dibutuhkan ibukota baru seluas 30 ribu hektare.
