Kandangan (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD HSS Muhlis Ridani menyampaikan permasalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) malah menguntungkan dan dinikmati orang-orang kaya atau oknom tertentu.
Ia mengatakan, BBM bersupsidi harusnya diperuntukan bagi seluruh masyarakat dan bukan untuk oknum-oknum tertentu, dan kalau masyarakat HSS sudah dirugikan dengan kelangkaan BMM, maka ia mengajak harus tegas agar masyarakat bisa bekerja untuk mencari uang.
"Kami meminta kepada semua sopir yang ada di HSS untuk mendukung penuh, kita minta ketegasan terhadap pertamina dalam bentuk tertulis kepada pihak pertamina, juga dengan dukungan penuh pihak pemerintah," katanya, saat menerima aduan kelangkaaan BBM dari Persatuan Sopir Kandangan (Pasokan), Senin (29/7), di Kantor DPRD setempat.
Dijelaskan dia, kelangkaan BBM telah menjadi persoalan klasik yang tidak hanya dihadapi para sopir tetapi juga masyarakat secara luas, sehingga perlunya ketegasan dan dukungan dari pihak pemerintah untuk turun tangan dalam menindak penyebab kelangkaan BBM tidak terjadi terus-menerus.
Baca juga: Badan PB Kesbangpol HSS ingatkan pertamini berpotensi kebakaran
Ketua Komisi II DPRD HSS, Syafriansyah, mengatakan aspirasi sopir truk sudah ditampung dan akan segera melakukan rapat dengan semua pihak terkait, termasuk perwakilan pertamina.
Rapat tersebut dijadwalkan dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD HSS besok, Selasa (30/7), dengan agenda untuk untuk menyelesaikan pesoalan kelangkaan BBM, baik solar maupun bensin di Kabupaten HSS.
"Kita meminta di dalam Banmus dijadwalkan pembahasan pada awal Agustus 2019, dan agar pertamina perwakilan Kalimantan ikut hadir, sehingga bisa mengetahui kouta BMM untuk wilayah HSS, maka jika kita tahu berapa kouta BMM untuk HSS maka akan mudah mengkalkulasikannya," katanya.
Sebelumnya, perwakilan Pasokan HSS Jawari, mengatakan ini merupakan kali kedua menyampaikan persoalan kelangkaan BBM, mereka para sopir sering tak mendapat bagian BBM jenis solar saat mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menurut dia, saat mengantri di SPBU baru nomor urut 10 solar sudah habis, dan heran kemana solar yang didistribukan oleh Pertamina ke SPBU sehingga sangat cepat habis.
Akibat kekosongan BBM di SPBU tersebut maka para sopir terpaksa membeli solar di eceran yang harganya lebih mahal, ada yang Rp.8.000, Rp.8.300 hingga Rp.9.000, begitupun saat mengisi di SPBU padahal harga di SPBU hanya Rp.5.150 tapi kami harus beli dengan Rp6.500.
"Kami minta, DPRD HSS bisa menyelesaikan permasalahan ini dan agar para sopir yang berjumlah 300 orang lebih kebagian solar saat mengantri sehingga bisa bekerja sebagaimana biasanya lagi," katanya.
Baca juga: Masyarakat Sulit Peroleh Premium
Diketahui, persoalan kelangkaan BBM menjadi menjadi polemik tersendiri terutama penyaluran BBM bersubsidi jenis bensin dan solar, namun disisi lain di HSS marak stasiun pengisian bahan bakar tidak berizin "Pertamini" yang diduga mendapat pasokan berlebih dari para pelangsir.
Parahnya Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok melebihi harga HET yang ditetapkan pemerintah melalui pertamina, kekosongan BBM hampir terjadi tiap hari bahkan ada SPBU buka yang malam hari beroperasi melayani pelangsir sehingga stok BBM bersubsidi langsung ludes.
Ulah para pelangsir yang didukung oknom dari SPBU benar-benar telah merugikan masyarakat miskin utamanya sasaran subsidi yang seharusnya mendapatkan manfaat, masyarakat terpaksa memberi lebih mahal dari haknya di eceran, sementara keuntungan dinikmati pihak-pihak tertentu saja.
