Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, mempelajari sistem pelayanan laboratorium kesehatan (Labkes) DKI Jakarta.
"Kita perlu mempelajari sistem pelayanan Labkes DKI, " ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Perubahan Atas Perda 6/2012 tersebut, Ir Danu Ismadi Saderi MS di Banjarmasin, sebelum studi komparasi, Selasa.
Karena, menurut anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Banjar itu, pelayanan Labkes salah satu objek retribusi jasa umum.
Baca juga: Dana penanggulangan karhutla bisa lintas sektoral
"Oleh sebab itu, kita perlu banyak belajar sebagai bahan masukkan untuk perbandingan dalam membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda 6/2012, antara lain studi komparasi di Labkes DKI," katanya.
Karena, menurut pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pada dasarnya retribusi apapun jangan sampai memberatkan masyarakat.
"Sementara kita atau pemerintah provinsi (Pemprov) juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan antara lain dengan memungut retribusi buat peningkatan pelayanan kesehatan, seperti melalui Labkes," katanya.
Baca juga: Pembahasan raperda Karhutla ditargetkan Juli
Mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu menerangkan, retribusi jasa umum sebagaimana termuat dalam Perda tersebut nanti meliputi pemakaian kekayaan daerah.
Selain itu, retribusi pelayanan kepelabuhanan perikanan seperti di Batulicin, Kotabaru dan Aluh-Aluh (sekitar 40 kilometer tenggara Banjarmasin) Kabupaten Banjar.
Kemudian retribusi atas penjualan produk usaha daerah, tempat penginapan/pesanggarahan, tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi terminal, demikian Danu Ismadi Saderi.
Sebelum pembahasan lebih lanjut Raperda tentang Perubahan Perda 6/2012 itu, Pansus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kementerian terkait pada tingkat pusat, serta studi komparasi guna mendapatkan masukkan.
Baca juga: DPRD minta pemerintah atasi persoalan air bersih di Kabupaten Banjar
