Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Perda No 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kepada DPRD Kotabaru.
Penyampaian Raperda oleh Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dalam forum sidang paripurna DPRD yang dipimpin Ketua Dewan Syairi Mukhlis didamping Wakil Ketua H Mukhni AF dan dihadiri segenap anggota legislatif, Forkopinda dan jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat daerah setempat.
"Pada kesempatan ini pula izinkan kami untuk menyampaikan satu buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru untuk dapat dibahas bersama dengan anggota dewan yang terhormat," kata Sayed, Selasa.
Baca juga: Raperda tentang Izin usaha perkebunan batal dibahas
Baca juga: Kotabaru ajukan Raperda tentang susunan perangkat daerah
Yakni Raperda tentang Perubahan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dikatakannya, penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dengan pengoptimalan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten kotabaru perlu dilakukan.
Dalam hal ini tidak mengesampingkan terlaksananya penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Hal itu sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menjamin adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan siplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
Baca juga: Bahas dua Raperda, DPRD Kotabaru bentuk Pansus
Baca juga: Kotabaru ajukan Raperda penambahan modal PDAM
Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis mengatakan, sebagai mitra kerja dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, legislatif akan selalu siap bersama eksekutif membahas dan mematangkan setiap Raperda yang diajukan.
"Dengan satu tujuan bersama yakni kelancaran pembangunan di Kabupaten Kotabaru, legislatif akan selalu siap untuk membahas dan mematangkan Raperda asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan di atasnya," tegas Syairi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Penyampaian Raperda oleh Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dalam forum sidang paripurna DPRD yang dipimpin Ketua Dewan Syairi Mukhlis didamping Wakil Ketua H Mukhni AF dan dihadiri segenap anggota legislatif, Forkopinda dan jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat daerah setempat.
"Pada kesempatan ini pula izinkan kami untuk menyampaikan satu buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru untuk dapat dibahas bersama dengan anggota dewan yang terhormat," kata Sayed, Selasa.
Baca juga: Raperda tentang Izin usaha perkebunan batal dibahas
Baca juga: Kotabaru ajukan Raperda tentang susunan perangkat daerah
Yakni Raperda tentang Perubahan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dikatakannya, penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dengan pengoptimalan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten kotabaru perlu dilakukan.
Dalam hal ini tidak mengesampingkan terlaksananya penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Hal itu sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menjamin adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan siplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
Baca juga: Bahas dua Raperda, DPRD Kotabaru bentuk Pansus
Baca juga: Kotabaru ajukan Raperda penambahan modal PDAM
Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis mengatakan, sebagai mitra kerja dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, legislatif akan selalu siap bersama eksekutif membahas dan mematangkan setiap Raperda yang diajukan.
"Dengan satu tujuan bersama yakni kelancaran pembangunan di Kabupaten Kotabaru, legislatif akan selalu siap untuk membahas dan mematangkan Raperda asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan di atasnya," tegas Syairi.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019