Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tabalong yang seharusnya dilaksanakan pada 2014 bakal dimajukan pada Oktober 2013 agar pelaksanaannya tidak bersamaan dengan Pemilihan Presiden.
Kepala Biro Kesbanglinmaspol Pemprov Kalsel Hermansyah Manaf di Banjarmasin, Kamis, mengatakan dengan dimajukannya jadwal Pilkada Tabalong, maka pada 2013 akan ada tiga kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.
"Tiga kabupaten yang bakal melaksanakan Pilkada yaitu Hulu Sungai Selatan pada 3 Aparil, Kabupaten Tanah Laut 25 April dan Tabalong pada Oktober," katanya.
Khusus Tabalong, kata dia, kendati pelaksanaan Pilkada dilaksanakan lebih cepat dari jadwal seharusnya, tidak akan merugikan masa jabatan bupati yang masih menjabat.
Menurut Herman, serah terima jabatan antara bupati terpilih dengan bupati yang masih menjabat bakal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang seharusnya yaitu tetap pada 2014.
"Jadi hanya pelaksanaannya saja yang dipercepat, serah terima jabatannya sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga tidak ada yang dirugikan," katanya.
Namun demikian, tambah Herman, kini pihaknya tetap menunggu peraturan perudang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanan Pilkada Tabalong tersebut.
Sementara itu, tambah Herman, sampai saat ini kondisi Kalsel relatif aman dan kondusif, hampir tidak ada pertikaian antarkelompok seperti yang terjadi di daerah lain.
"Memang ada potensi terjadi konflik di beberapa daerah, antara lain persoalan sengketa lahan perkebunan dan perikanan, namun hingga kini masih bisa dikendalikan oleh masing-masing daerah," katanya.
Namun demikian, kata Herman, potensi konflik tersebut harus tetap diwaspadai, karena bila tidak dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi.
Mengantisipasi hal tersebut, kata Herman, pihaknya telah menyiapkan peta rawan konflik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik di sebelas kabupaten di Kalimantan Selatan selain Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.
Dengan adanya peta daerah berpotensi konflik, pemerintah kabupaten maupun provinsi akan lebih mudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Di daerah-daerah tersebut kita telah melakukan berbagai pendekatan, baik melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan desa setempat maupun pihak-pihak terkait," katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan memberikan pengertian kepada perusahaan maupun investor yang masuk ke Kalsel tentang pentingnya menghormati dan menjunjung tinggi kearifan lokal.
Berdasarkan peta daerah rawan konflik, terdapat sekitar 31 daerah berpotensi konflik perkebunan, bahkan di sektor pertambangan jumlahnya lebih banyak lagi.
"Bila kondisi tersebut tidak diantisipasi oleh seluruh pihak, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
