Pembangunan jalan layang atau "fly over" di Banjarmasin dipercepat dari target penyelesaian selama tiga tahun menjadi dua tahun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kalsel Martinus di Banjarmasin, Rabu, mengharapkan pembangunan jalan layang tersebut secara keseluruhan bisa selesai pada awal 2014.
"Memang terjadi kemacetan yang cukup parah di Banjarmasin, karena itu kita bangun jalan layang tersebut untuk mengantisipasi perkembangan lalu lintas dalam beberapa tahun ke depan," katanya.
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi kemacetan sebagai efek pembangunan jalan layang Gatot Soebroto yang terjadi di sepanjang jalan Ahmad Yani mulai Km 3 hingga Km 4, pihaknya akan memperluas jalan di bawah jembatan layang.
Menurut Martinus, pada 2013 jalan di bawah proyek jembatan layang tersebut akan diperlebar sehingga bisa mengurangi kemacetan yang terjadi.
Rencana itu, kata dia, sebagai salah satu solusi dan menanggapi protes masyarakat maupun aparat keamanan terkait kemacetan lalu lintas yang luar biasa terkait pembangunan jalan tersebut.
Selain itu, tambah Martinus, pihaknya juga mempercepat pembangunan jalan lingkar dalam yang hingga kini belum bisa dituntaskan karena terhalang adanya jembatan Bely dan kondisi tanah di sekitar jembatan.
Dengan selesainya pembangunan jalan lingkar dalam tersebut diharapkan kemacetan yang terjadi di Kota Banjarmasin bisa berkurang.
"Kita akan mengajukan dana rencana penyelesaian jalan lingkar dalam tersebut melalui APBD perubahan," katanya.
Selain itu, Martinus berharap, Pemerintah Kota Banjarmasin lebih aktif membangun jalan tembus untuk mengurai simpul-simpul kemacetan, dengan demikian kondisi kesemrawutan lalu lintas di ibu kota Provinsi Kalsel ini bisa segera diatasi.
"Saya yakin kalau pemerintah kota juga bergerak bersama-sama dengan Pemprov Kalsel dalam pembangunan jalan, kemacetan lalu lintas bisa segera diselesaikan," katanya.
Sebab, tambah Martinus, untuk jalan tembus atau jalan-jalan alternatif guna mengurai kemacetan di dalam kota, sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah kota, sedangkan pemerintah provinsi hanya menangani jalan provinsi atau jalan utama.
Menurut Martinus, pada 2013 APBN untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp1,3 triliun jauh lebih besar dibanding sebelumnya yang hanya Rp500 miliar.
Sedangkan APBN pada 2012 sudah mencapai Rp800 miliar dan 2013 diperkirakan naik lebih besar dibanding sebelumnya.
"Untuk APBD secara keseluruhan belum kita hitung, namun cukup besar dibanding tahun lalu," katanya.
Diharapkan dengan dana yang lebih memadai, pembangunan akan difokuskan pada pelebaran jalan nasional dan provinsi, serta pembangunan jembatan yang sebagian untuk pembangunan jalan baru, selain beberapa fasilitas umum lainnya/D.
