Tanah Bumbu (ANTARA) - Pemanfaatan sektor kemaritiman tidak hanya potensial bagi objek wisata saja, namun juga potensi perikanan laut di dorong untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Tanah Bumbu.
Melalui sektor perikanan ini, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan perekonomian nelayan dan menumbuhkan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tanah Bumbu. Untuk itu, berbagai bantuan pun direalisasikan pemerintah daerah baik itu bantuan bersumber dari APBN maupun APBD.
Berbagai bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain mampu membuka lapangan pekerjaan, tentunya juga berdampak bagi peningkatan perekonomian para nelayan. Beberapa bantuan yang disalurkan meliputi bantuan kapal bagi nelayan. Tercatat pada tahun 2017 sebanyak 40 kapal dibawah 3GT disalurkan. Kemudian tahun 2018, pemerintah kembali menyalurkan sebanyak 30 kapal untuk trans nelayan. Tidak hanya sampai disitu, bantuan kapal kembali berlanjut di tahun 2019 sebanyak 11 kapal dibawah 3GT disalurkan kembali untuk nelayan kecil.
Bersamaan dengan bantuan kapal, pemerintah juga memberian bantuan alat perikanan tangkap berupa GPS sebanyak 125 unit di tahun 2017. Tahun 2018 sebanyak 200 set jaring. Kemudian tahun 2019 akan disalurkan bantuan berupa GPS sebanyak 30 unit. Dengan bantuan GPS ini setidaknya nelayan di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam usaha meningkatkan hasil tangkapan ikan mereka. Adapun target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah yaitu membantu para nelayan dalam hal meningkatkan produksi perikanan.
Selain bantuan alat tangkap ikan untuk perairan laut, pemerintah juga menyalurkan bantuan alat tangkap ikan perairan umum. Pada tahun 2018, sebanyak 1.296 unit alat tangkap ikan tradisional diberikan kepada nelayan. Bermacam bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tersebut mampu membuahkan hasil, yaitu meningkatnya hasil produksi perikanan di Tanah Bumbu setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap, sebesar 42.537,76 ton dan meningkat menjadi 43.811,89 ton pada tahun 2018.
Di samping itu, dalam rangka melindungi nelayan dari resiko pekerjaan dilaut maupun didarat. Pemerintah memberi perlindungan asuransi bagi nelayan. Program asuransi itu merupakan salah satu bantuan peningkatan kesejahteraan sosial bagi para nelayan. Asuransi ini meliputi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Nilai asuransi yang diterima pun cukup besar antara Rp. 150 juta sampai Rp. 200 juta/orang. Kemudahan diberikan oleh pemerintah untuk asuransi nelayan ini dengan membayarkan premi asuransi selama satu tahun pertama, dan pada tahun berikutnya nelayan membayar secara mandiri.
Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu juga membantu masyarakat dalam hal memperoleh kepastian hukum hak atas tanah nelayan melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 yang lalu hingga saat ini sudah lebih dari tiga ratus sertifikat diserahkan kepemilikannya kepada nelayan. Melalui program itu, para nelayan diharapkan mampu mengembangkan usahanya melalui penambahan permodalan.
Dari sektor kemaritiman ini telah banyak tumbuh Industri Kecil dan Menengah (IKM) pengolah hasil perikanan seperti pentol ikan, nugget ikan, amplang, dan kerupuk ikan yang menjadi buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Tanah Bumbu.
Dalam rangka meningkatkan daya saing IKM ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu gencar melakukan promosi produk IKM dengan mengikuti expo hingga keluar daerah dalam rangka memperluas pangsa pasar.
Tercatat, sepanjang tahun 2018 yang lalu, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagri) bekerjasama dengan Dekranasda mengikuti sebanyak 7 kali expo baik ditingkat provinsi maupun nasional. Pada tahun 2019, sebanyak 8 expo yang rencananya akan kembali diikuti pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun nasional.
Selanjutnya, dalam rangka menumbuhkan IKM, pada tahun 2018 telah disusun Detail Engineering Design (DED) persiapan pembangunan Sentra IKM Pangan. Sentra IKM ini akan menjadi rumah bagi pelaku IKM, yang didalamnya terdapat kegiatan pengolahan, pengemasan produk, dan showroom produk pangan utamanya pada sektor perikanan.
Terkait data jumlah IKM di Tanah Bumbu, saat ini yang tercatat di Disdagri Tanbu sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 sebanyak 2.045 IKM yang bergerak diberbagai sektor.
Disamping itu, guna menumbuhkan usaha baru pada tahun 2019, Pemkab Tanbu akan memberikan bantuan untuk masyarakat. Rencananya bantuan tersebut meliputi alat pengolah hasil perikanan. Bantuan yang diberikan tersebut sebagai modal usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan keterampilan penerima bantuan.
Upaya meningkatkan daya saing IKM juga kerap dilakukan melalui peningkatan wawasan bagi para pelaku IKM di Tanah Bumbu. Hal ini perlu dilakukan agar produk IKM mampu bersaing dipasar global.
Pemerintah daerah terus melaksanakan pembinaan dan pelatihan seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro (Disnakertrans UM) Tanah Bumbu di tahun 2018 lalu, diantaranya pelatihan kemasan bagi pelaku usaha sebanyak 30 orang, pelatihan tata boga bagi industri rumah tangga sebanyak 30 orang, pelatihan pembuatan proposal bagi wirausaha pemula, dan pelatihan Teknologi Informasi (TI) untuk pemasaran bagi pelaku usaha sebanyak 30 orang.
Lapsus- Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pengelolaan Hasil Perikanan
Senin, 8 April 2019 6:00 WIB