Pengamat : Percuma Komentari Kinerja Anggota DRD Kalsel

Tampaknya percuma mengomentari kinerja anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kalau ternyata tidak ada perubahan peningkatan.

Hal itu dikemukakan Dr H Mohammad Effendy SH MH, seorang pengamat politik dan hukum tatanegara dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Senin.

Pernyataan mantan Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Unlam itu menjawab pertanyaan wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.

"Karena kalau sudah begitu keadaan kadar kinerja anggota dewan, mau dikomentari apa lagi. Kan punya mereka juga yang jalan," ujar alumnus S2 dan S3 bidang ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Jawa Barat itu.

Saat bertandang ke Pers Room DPRD Kalsel, dosen pascasajarna ilmu hukum di Unlam itu, menanyakan, kemana wakil-wakil rakyat tingkat provinsi tersebut?

Pasalnya saat itu, "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) lagi sepi dari anggota dewan, karena sebagian sedang melaksanakan tugas/kunjungan kerja keluar daerah.

Sedangkan sisanya, yang bukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, hampir tak seorangpun yang datang ke Rumah Banjar, hingga siang hari, kecuali H Ali Baderun dari Partai Demokrat.

Mantan aktivis mahasiswa itu, seakan bingung melihat kondisi anggota DPRD Kalsel yang terkesan tak mematuhi Tata Tertib (Tatib) yang mereka buat sendiri, antara lain terkait lima hari kerja.

Perubahan Tatib DPRD Kalsel yang antara lain mengatur kerja anggota dewan, yang semula enam menjadi lima hari dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja.

Namun sejak pemberlakukan lima hari kerja, 1 Juni lalu atau lebih dari sebulan, belum menampakan peningkatan kinerja anggota DPRD Kalsel secara umum.

Keadaan tersebut menjadi keluhan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalsel, sebagaimanya dikemukakan ketuanya HM Zaini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Keluhan Ketua BK itu cukup beralasan, karena keberadaan alat kelengkapan DPRD Kalsel yang satu ini terkesan hanya sebagai formalitas, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.

"Kami dari BK tak bisa bekerja maksimal. Karena kelihatannya tidak semua anggota dewan memberi dukungan 100 persen terhadap BK untuk bekerja lebih tegas lagi," demikian Zaini. /C